BEM se-Jabodetabek tolak reklamasi Pulau G dilanjutkan
Merdeka.com - Puluhan mahasiswa yang menyebut dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek menolak reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta untuk dilanjutkan.
Keputusan Kementerian Kemaritiman melanjutkan reklamasi tersebut dinilai melukai hati para nelayan di sekitar Pantai Utara Jakarta.
"Kita menolak (reklamasi), karena itu tidak bisa dijadikan solusi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat Jakarta. Masyarakat sekitar (Pantai Utara Jakarta) mau cari hidup di mana," ungkap Ihsan Munawwar, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jabodetabek saat diwawancarai merdeka.com di sela-sela aksi damai di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/9).
-
Apa yang dikeluhkan nelayan Indramayu kepada Ganjar? Mereka mengeluh harus menyetor uang keamanan kepada preman.
-
Kapan nelayan Pantura mulai terdampak? Pada tahun 1743 Masehi, daerah pesisir pantai utara Jawa yang sebelumnya masuk wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam mulai dikuasai VOC.
-
Apa yang diberikan Dinas Perikanan Kutai Timur kepada nelayan? 'Bantuan berupa mesin 13 PK sebanyak 11unit dan Has sebanyak 11unit untuk Kelompok Nelayan Teluk Dalam 2 di Kecamatan Teluk Pandan,' katanya, Senin (11/12).
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Kenapa nelayan Kebumen tenggelam? Saat itu korban bersama rekannya, Parwono (42), hendak berangkat dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasir menuju ke tengah laut menggunakan “perahu katir“ untuk menangkap ikan. Namun dalam perjalanan perahu tersebut dihantam gelombang hingga terbalik. Sodiran tenggelam di laut dan akhirnya hilang.
-
Apa yang membuat nelayan Kebumen tenggelam? Namun dalam perjalanan perahu tersebut dihantam gelombang hingga terbalik. Sodiran tenggelam di laut dan akhirnya hilang.
Ihsan menilai, ada banyak kejanggalan dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta. Salah satunya sudah ada kajian yang menyatakan bahwa terdapat pipa gas bawah laut sepanjang 15,2 kilometer dari Floating Storage Regasfication Unit (FSRU) atau sekitar 15 kilometer lepas pantai utara Jakarta menuju Onshore Receiving Facility (ORF) di Muara Karang sehingga tidak memungkinkan untuk reklamasi dilanjutkan. Namun nyatanya, pemerintah tetap mengabaikan hasil kajian tersebut.
"Selain itu kita tahu bahwa ada peraturan yang dilanggar dan ketika kita lihat analisis dampak lingkungan, ada dampak lingkungan. Ketika ke depan dilakukan akan tidak ada kepastian bahwa rakyat di sana aman-aman saja," jelasnya.
Ihsan juga akan mempertanyakan jika reklamasi di Pantai Utara Jakarta masih dilakukan. Pasalnya, menurut dia, kepentingan pengembang dan Pemprov DKI Jakarta semakin terkuak. "Keuntungan itu buat siapa untuk siapa?" kata Ihsan.
"Saat ini memberikan pencerdasan kepada masyarakat terkait pelaksanaan reklamasi. Apa itu reklamasi? Kalau mereka tahu dan paham bahwa reklamasi menimbulkan keresahan maka semua masyarakat Jakarta menolak," Ihsan menuntaskan.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek reklamasi di teluk Jakarta berdampak pada banyak hal, salah satunya membuat hidup nelayan Muara Angke semakin susah. Berikut potretnya:
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaInvestasi besar-besaran dari China mengancam kehidupan warga Pulau Rempang yang telah berada di pulau itu lebih dari seabad lalu.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaMereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaBudi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca SelengkapnyaWarga asli Pulau Rempang menolak keras relokasi dan penggusuran rumah yang sudah mereka tinggali.
Baca SelengkapnyaHasil tangkapan nelayan Dadap mengalami penurunan drastis akibat gencarnya pembangunan di pesisir utara Jakarta.
Baca SelengkapnyaSigit mengimbau dalam menyelesaikan masalah ini pihaknya juga akan mendorong adanya musyawarah. Sehingga kejadian bentrokan, seperti hari ini bisa dicegah.
Baca SelengkapnyaDebat ketiga Pilkada Jakarta mengambil tema tentang tata ruang.
Baca Selengkapnya