BEM se-Kota Semarang Kritik Ancaman Sanksi ke Rektor yang Gerakkan Mahasiswa Demo
Merdeka.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kota Semarang memprotes kebijakan Menristekdikti M Nasir memberi sanksi kepada rektor dan dosen yang mendorong mahasiswa ikut demo. Presiden BEM Universitas Negeri Semarang, Syaiful Mujab mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum jika sanksi tersebut dijatuhkan.
"Saat kita aksi demo depan Gedung DPRD Jateng sudah minta izin rektor Unnes, Prof Faturrahman. Makanya, kita tidak takut sama sekali sama kebijakan Menristek. Kita bersama rekan advokat dan LBH akan tempuh jalur hukum kalau memang dapat sanksi dari kampus," kata Syaiful, Jumat (27/9).
Dia menyebut aksi mahasiswa yang menolak RKHUP direspons dengan sebuah gagasan dan kajian akademis. Pemerintah sebenarnya bisa membuat narasi yang positif demi kemajuan demokrasi bangsa Indonesia.
-
Bagaimana Rektor UMJ usulkan putusan MK diterapkan di 2024? Untuk melaksanakan aturan tersebut, dia menambahkan, Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar putusan MK bisa segera dijalankan.
-
Apa hukuman buat PSIS Semarang? Hukuman bertanding tanpa penonton dikeluarkan langsung oleh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia. Berdasarkan surat dari PSSI, PSIS Semarang dianggap melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2023 karena terjadi pengulangan kejadian yang sama yaitu keributan antara suporter PSIS Semarang dengan suporter klub tamu.
-
Bagaimana PSIS Semarang menanggapi hukuman? 'Hukuman sangat berat dan tidak adil karena larangan pertandingan tanpa penonton hingga akhir musim,' kata CEO PSIS Semarang A.S Sukawijaya dikutip dari ANTARA pada Kamis (7/12).
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Siapa ketua Pemuda Pancasila Semarang? Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Semarang Ali Imron bersama Wisnu akhirnya mengajukan permintaan maaf di hadapan warga.
-
UMP Jabar itu apa? UMP, atau Upah Minimum Provinsi, merupakan batasan minimum gaji yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerja di wilayah provinsi tertentu.
"Harus dilawan lewat gagasan dan bukan dengan cara-cara kayak gini. Lagian, sanksi buat mahasiswa yang ikut demo kayaknya tidak akan dilakukan oleh kampus. Toh saya yang berulang kali kena ancaman drop out dan skorsing gara-gara ikut demo sampai sekarang tidak pernah terbukti. Saya tetap bisa ikut kuliah sampai saat ini," jelasnya.
Terpisah Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip, Muhammad Anis Ilahi mengaku bahwa kebijakan Menristek menunjukkan sebuah kegagalan dari kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah.
"Saya tentu sangat kecewa karena Pak Nasir itu kan alumni rektor Undip. Ketika kebijakannya diterapkan, maka jadi senjata makan tuan bagi pemerintah. Pemerintah malah kurang bijak dalam menyelesaikan permasalahan," kata Muhammad Anis Ilahi.
Dia mengaku kaget, aksi yang dilakukan mahasiswa Undip menolak RKUHP diikuti lebih dari 5.000 mahasiswa. Menurutnya, sikap tersebut bagian wujud kekecewaan terhadap Pemerintah.
"Jadi ketika semua orang resah, lalu gelombang protes di jalanan menjadi tidak bisa dibendung. Kita juga kaget yang ikut aksi ternyata banyak. Ada 5.000 dari Undip. Yang berangkat ke Jakarta ada 150 orang," tutup Muhammad Anis Ilahi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demonstrasi terkait RUU Pilkada di Semarang berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa harus dirawat di rumah sakit dan puluhan lainnya ditahan polisi
Baca SelengkapnyaMahasiswa berangka pukul 11.30 menggunakan 10 kopaja dan 20 angkot. Mereka juga membawa sejumlah spanduk dan poster.
Baca SelengkapnyaPeristiwa itu bermula saat pelapor menemui terlapor di kampus beberapa hari lalu.
Baca SelengkapnyaMereka menuntut Kejati Banten bertindak netral dan tegas dalam menegakkan hukum di Provinsi Banten, terutama terkait pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1.929 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa.
Baca SelengkapnyaAliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) mengadu ke Komisi X DPR terkait kenaikan biaya uang kuliah
Baca SelengkapnyaPolisi mengidentifikasi asal sekolah pelajar yang diamankan. Dari 10 sekolah, hanya dua di antaranya yang berada di Kota Semarang.
Baca SelengkapnyaPara pelajar dan mahasiswa tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Semarang hingga malam hari.
Baca SelengkapnyaSaling dorong yang terjadi membuat pagar balai kota akhirnya jebol. Sebagian massa tampak masuk ke kompleks balai kota. CCTV, tanaman dan paving block dirusak.
Baca SelengkapnyaDi depan Gedung Rektorat Universitas Pancasila, salah satu koordinator aksi Dio Marcelino menyampaikan orasinya.
Baca SelengkapnyaSalah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah mahasiswa baru wajib membeli jas almamater.
Baca SelengkapnyaSekitar tiga hari tim dari Komnas HAM berada di Semarang untuk mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi dan korban.
Baca Selengkapnya