Benarkah 32 orang ini teken interpelasi Jokowi?
Merdeka.com - Dalam beberapa hari ini, publik dikejutkan dengan bergulirnya usulan dan tanda tangan untuk interpelasi terhadap kisruhnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Salah satu program yang digadang-gadang dan diunggulkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Tidak tanggung-tanggung, usulan dan penggalangan tanda tangan interpelasi telah mencapai 32 anggota dari 94 DPRD DKI Jakarta. Interpelasi merupakan hak yang melekat pada setiap anggota dewan yang idealnya merupakan hak untuk menanyakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pihak eksekutif.
Sekretaris Fraksi PPP DPRD DKI Abdul Aziz mengakui jika dirinya turut andil mengajukan interpelasi terhadap Jokowi. Hingga total anggota yang mengajukan interpelasi mencapai 32 anggota dewan.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Jokowi ekspresikan kemarahan saat parlemen? Di kesempatan sama, Jokowi juga mengekspresikan kemarahan sambil kepalkan tangan.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya juga tanda tangan," ujar Abdul Aziz, Jakarta, Selasa (28/5).
Aziz yang duduk sebagai anggota Komisi A DPRD ini menegaskan, pihaknya mencabut dan menarik interpelasi dikarenakan wacana interpelasi sudah jauh dari pemahaman. Yakni dipahami sebuah upaya pemakzulan Jokowi.
"Makanya saya menarik diri," terangnya.
Selain itu, bergulirnya interpelasi juga dimotori oleh anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali. Bahkan, ia juga menggalang dukungan dari anggota DPRD lainnya.
"Anggota dewan yang sudah menandatangani ada 32 orang atas KJS," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5) lalu.
Belakangan, Asraf menarik ucapannya. Ia bersama anggota DPRD dari Golkar malah mundur dari niatnya untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Perlu diketahui, dari total 32 anggota dewan yang tanda tangan dan ngotot mengajukan interpelasi kepada Jokowi, sebagian besar merupakan anggota dewan yang berasal dari Partai Demokrat. Bisa dimaklumi, hal ini karena partai penguasa ini memiliki jumlah kursi yang paling banyak dibandingkan dengan partai lain.
Semua anggota dewan yang pada awalnya getol mengajukan interpelasi sangat sulit untuk dimintai klarifikasi. Apakah mereka betul-betul mengajukan interpelasi atau tidak. Terlebih anggota dewan yang berasal dari Partai Demokrat.
Mereka terkesan bungkam, takut dan mundur untuk mencabut interpelasi secara teratur. Benarkah 32 anggota dewan di bawah ini mengajukan interpelasi?
Berikut nama- nama 32 anggota DPRD pengusung interpelasi:
1. Aliman Aat (Fraksi Partai Demokrat)
2. Taufiqurahman (Fraksi Partai Demokrat)
3. Habib Alaydrus (Fraksi Partai Demokrat)
4. Abdul Mutholib (Fraksi Partai Demokrat)
5. Sandy (Fraksi Partai Demokrat)
6. Neneng hasanah (Fraksi Partai Demokrat)
7. Siti Sofiah (Fraksi Partai Demokrat)
8. Mujiyono (Fraksi Partai Demokrat)
9. Hidayat Ar Yasin (Fraksi PAN)
10. Moh Asyari (Fraksi PAN)
11. Agung Haryono (Fraksi Partai Demokrat)
12. Nawawi (Fraksi Partai Demokrat)
13. Rukun Santoso (FHD)
14. Lucky (Fraksi Partai Demokrat)
15. Berlin (Fraksi Partai Demokrat)
16. Matnoor Tindoor (Fraksi PPP)
17. Ichwan Zayadi (Fraksi PPP)
18. Fahmi Zulfikar (Fraksi Hanura Damai Sejahtera)
19. Guntur (Fraksi Hanura Damai Sejahtera)
20. Farel Silalahi (Fraksi Hanura Damai Sejahtera)
21. TS Yance (Fraksi Partai Demokrat)
22. Abdul Aziz (Fraksi PPP)
23. Ruddin Akbar Lubis (Fraksi Partai Golkar) diminta mundur Asraf Ali
24. Hendry Ali (Fraksi Partai Demokrat)
25. Marie Amadea (Fraksi Partai Demokrat)
26. Mirna Na'Amin (Fraksi Partai Demokrat)
27. Dr Suprawito (Fraksi Hanura Damai Sejahtera)
28. Belly Bilalusalam (Fraksi PPP)
29. Santoso, (Fraksi Partai Demokrat)
30. Hardi (Fraksi Partai Demokrat)
31. DR Marthin (Fraksi Partai Demokrat)
32. Maria Hernie (Fraksi Partai Demokrat) (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gibran mempersilakan permintaan pemakzulan terhadap Presiden Joko Jokowi oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100.
Baca SelengkapnyaBerbagai langkah proses penyelidikan tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaIni merupkan sebuah peristiwa sejarah di era Orde Baru yang mungkin tidak banyak orang ketahui.
Baca SelengkapnyaGibran akhirnya buka suara soal ramainya akademisi mengkritik ayahnya, Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, gerakan yang ingin memakzulkan Jokowi itu inkonstitusional
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca SelengkapnyaEmpat menteri Jokowi itu adalah Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Muhadjir Effendy, dan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi melaporkan pengamat politik Rocky Gerung, imbas video dugaan menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan tidak semua data keamanan negara bisa dibuka sembarangan.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaPetisi dilakukan karena pidato Soeharto dianggap kontroversial.
Baca Selengkapnya