Benarkah Ada Pihak yang Ingin Mengacaukan Pelantikan Jokowi?
Merdeka.com - Kurang dari satu bulan lagi, Jokowi-Ma'ruf Amin akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Jelang pelantikan, kondisi tanah air memanas.
Hal ini dimulai dari kerusuhan di Papua sampai puncaknya demo penolakan sejumlah revisi UU yang berakhir ricuh di Gedung DPR, Selasa (24/9) lalu.
Pemerintah pun menuding ada upaya untuk mengacaukan pelantikan presiden Jokowi pada Oktober 2019. Benarkah ada pihak yang ingin mengacaukan pelantikan Presiden Jokowi? Berikut ulasannya:
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Presiden Jokowi hadir di pelantikan? Pelantikan juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Ada Pihak yang Ingin Kacaukan Pelantikan Presiden
Menko Polhukam Wiranto menyiratkan ada sekelompok yang mencoba untuk mengacaukan suasana pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, terlebih jelang pelantikan. Hal ini terkait kerusuhan di Papua hingga demo menolak sejumlah revisi UU dan berakhir ricuh pada Selasa (24/9) lalu.
"Kalau ditanya aman apa tidak? Ya Insya Allah terjaga. Karena itu, proses yang sudah melalui jalan panjang. Rakyat sudah mengakui. Kita harus konsisten. Jangan mudah terpancing oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (24/9).
Oleh karena itu, dia meminta agar tidak ada pihak-pihak yang berniat membuat onar atau mengacaukan pelantikan tersebut. "Membuat onar, membangun opini-opini, mendelegitimasi pemerintah yang ujung-ujungnya, diduga mengacaukan proses pelantikan DPR dan Presiden," tutur Wiranto.
Dia juga mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi. "Jangan mudah dipancing, jangan mudah dikompori untuk masuk pada kegiatan yang inkonstitusional. Kegiatan yang justru menodai demokrasi kita," kata Wiranto.
Tidak Asbun
Sependapat dengan Menko Polhukam Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga mengindikasi kerusuhan yang terjadi ada upaya untuk mengacaukan pelantikan presiden dan wakil presiden.
"Setelah kita teliti, rupanya ada gerakan sistem, gerakan tambahan. Ada itu kemarin. Setelah kita tunjukkan ada. Kalian tahu. Barang sudah viral kan. Saya tanya, kalau sampai merusak membakar mobil orang. Emang begitu caranya," kata Yasonna di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9).
Saat ditegaskan kembali ada upaya ingin mengacaukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dia menyerahkan kembali agar Wiranto menjelaskannya. Namun, politisi PDIP ini membenarkan telah merapatkan hal tersebut.
"Tanya, tanya Menko Polhukam. Itu bukan otoritas (saya). Tetapi saya tahu, kami rapatkan," ungkap Yasonna.
Dia pun menuturkan, ini bukan asal bunyi saja alias asbun. Namun demikian, dirinya kembali menyerahkan kepada Wiranto untuk menjelaskan. "Adalah. Kita enggak asbun kok. Adalah. Enggak usah kita persoalkan. Ada, tanya Pak Menko," tukasnya.
Moeldoko: Ada yang Ingin Jegal Pelantikan Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan ada pihak yang sengaja membuat Indonesia gaduh. Bahkan, kata dia, ada pihak tertentu yang ingin Jokowi tidak jadi dilantik sebagai Presiden 2019-2024.
"Ada yang mengharapkan seperti itu (Jokowi tidak dilantik)," kata Moeldoko di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Karena itu, lanjut Moeldoko, Jokowi kerap menggelar rapat dengan Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terutama pada Senin (23/9/2019). Hal itu dilakukan untuk mengamankan Indonesia hingga masa pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.
"Ya relatively, bahwa situasi ya memang ada prioritas prioritasnya. Setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," ucap dia.
Jangan Lewatkan:Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini!
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain itu, terjadi manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan untuk mengubah pilihan.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaGerindra yakin Tim Hukum Prabowo-Gibran patahkan semua gugatan Anies-Cak Imin di MK
Baca SelengkapnyaTuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca SelengkapnyaAndreas pun menyinggung soal cawe-cawe Jokowi agar tetap berkuasa.
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto, mengatakan lumpuhnya independesi penyelengara Pemilu yang terjadi saat ini merupakan skenario dari Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaReaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) dituding cawe-cawe lantaran menyodorkan nama putra bungsunya Kaesang Pangarep untuk diusung pada Pilkada Jakarta 2024
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengatakan, Presiden Jokowi mengerahkan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mencari tahu data terkait partai politik
Baca SelengkapnyaDugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran memaparkan temuan beberapa skenario hitam.
Baca Selengkapnya