Benarkah Kapolda NTT dicopot karena usik bisnis kader PDIP?

Merdeka.com - Pada 31 Desember lalu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan telegram rahasia bernomor ST/2718/XII/2015 dan ST/2719/XII/2015, berisi mutasi sejumlah kapolda.

Salah satu yang ikut dicopot dari jabatannya terdahulu adalah Kapolda NTT, Brigjen Pol Endang Sunjaya. Endang menampati posisi Irwil III Itwasum Polri.

Pencopotan Endang dari jabatan itu hanya selang beberapa hari setelah kasus anak buahnya, Kasubdit Narkoba Polda NTT, AKBP Albert Neno, bersitegang dengan politikus PDIP yang juga anggota Komisi III DPR, Herman Hery. Ketegangan itu bermula dari razia miras yang jajarannya gelar beberapa hari sebelum Natal dan Tahun Baru.

Apakah pencopotan Endang sebagai Kapolda NTT ada kaitannya dengan razia miras yang membuat Herman Hery terusik?

Herman menolak dikaitkan dengan pencopotan Endang. Dia menegaskan sebagai anggota Komisi III dirinya tidak mungkin melakukan intervensi terhadap Kapolri apalagi terkait mutasi jenderal.

"Mana bisa DPR ikut-ikutan soal mutasi. Kalau hanya memberikan masukan ke institusi Polri dalam konteks sebagai mitra boleh-boleh saja," kata Herman saat dihubungi merdeka.com, Senin kemarin.

Herman mengatakan jika mutasi yang terjadi karena Endang naik pangkat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi Wanjakti Polri bahwa NTT aman di bawah kendali Kapolda yang dimutasi tersebut.

"Bagian dari tour of duty, beliau dipromosikan untuk persiapan job bintang 2. Karena yang bersangkutan sukses di NTT, Pilkada aman, Natal dan Tahun Baru aman," tuturnya.

Dalam sambungan telepon berbeda, Mabes Polri juga menegaskan hal yang sama. Dipastikan tak ada kaitan pergeseran posisi Endang karena razia miras Herman.

"Itu mutasi rutin saja dan ada juga Kapolda-Kapolda lain yang dimutasi. Jafi tidak khusus," kata Kabag Penum Mabes Polri, Konbes Pol Suharsono.

Lalu bagaimana untuk perjalanan kasus penanaman yang diterima AKPB Neno? (mdk/ang)