Bendahara BNN Sumut Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pembayaran Fiktif

Merdeka.com - Bendahara Pengeluaran pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara berinisial S (41), ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

S diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pertanggung jawaban keuangan dengan melakukan pembayaran fiktif yaitu mengajukan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggara (DIPA) BNN Sumut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanka Negara (APBN) tahun anggaran 2017 dengan kerugian negara sebesar Rp 756 juta.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Medan, Bondan Subrata mengatakan, pihaknya saat ini telah menerima barang bukti dan tersangka dari polisi untuk proses selanjutnya.

"Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau tahap dua dari penyidik Ditkrimsus Polda Sumut ke jaksa penuntut umum pada bidang tindak pidana khusus digelar, Senin 12 April, kemarin," kata Bondan, Selasa (13/4).

Tersangka melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Selanjutnya terdakwa akan dilakukan penahanan di Rutan Polda Sumut dalam kepentingan jaksa penuntut umum menyiapkan dakwaan serta melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Medan untuk segera disidangkan," ujar Bondan.