Berani lawan intoleransi, Komnas HAM beri penghargaan Bupati Dedi

Merdeka.com - Ketua Komnas HAM Nur Kholis menegaskan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dipimpin oleh Bupati Dedi Mulyadi berhasil menjalankan kebebasan warganya dalam berkeyakinan melalui surat edaran nomor 450/2621/Kesra tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah berdasarkan keyakinan yang aktif sejak 10 November 2015 lalu.

"Saat menandatangani surat edaran tersebut, Dedi menjamin bahwa di Purwakarta siapapun tak boleh mengganggu keyakinan seseorang dengan catatan ritual keagamaannya tidak mengganggu ketertiban umum," kata Nur Kholis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/2).

Menurut Nur Kholis, Jawa Barat di berbagai riset terbukti sebagai provinsi dengan tingkat tindakan intoleransi tertinggi di kota dan kabupatennya. Namun, Dedi Muluyadi berani keluar sebagai kepala daerah yang toleran dengan kebijakannya.

Atas dasar itu, Komnas HAM berharap kepala daerah harus juga bisa menegakkan hukum untuk melindungi warga negaranya. "Harus berani jadikan hukum diatas segalanya, walaupun resiko untuk melindungi semua warga negaranya itu berbahaya," ujarnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengaku bangga atas penghargaan itu. Menurut dia, tugas utama seorang pemimpin negara ataupun kepala daerah harus melindungi rakyatnya tanpa sekat bersifat politis.

"Yang paling utama tugas negara melindungi rakyatnya tanpa sekat politis, harus tegas pemimpin daerah, berdiri diatas negara, bukan keyakinan dirinya," kata Dedi.

Prinsip bernegara yang baik, tegas Dedy, harusnya menjadi acuan pemimpin untuk memimpin rakyatnya.‎ Jangan sampai masyarakat dipecah belah oleh kelompok tertentu. Selain itu, menurut dia, pemimpin juga tidak hanya berdiam diri serta menyaksikan saja konflik yang merampas hak asasi manusia.

Dedi berharap pemimpin daerah tidak mengikuti arus kelompok mayoritas. Apalagi kelompok tersebut diketahui melakukan hal yang tidak benar. Pemimpin, tegas Dedy, harus bisa melindungi semua lapisan masyarakatnya, mayoritas hingga minoritas di daerahnya.

"Harus berani hadapin kelompok intoleran. Setiap infiltrasi yang masuk, negara harus tegas, jangan kompormi, kelompok intoleran harus tegas dihadapi, pertauran atau hukum diatas itu semua," pungkas Dedi. (mdk/ang)