Beranikah Amien Rais ungkap pejabat terima Rp 10 T dari reklamasi?
Merdeka.com - Sejak awal dilaksanakan, reklamasi teluk Jakarta menuai pro dan kontra. Isu ini juga yang digunakan para penantang untuk meraih simpati warga buat menumbangkan calon petahana di Pilgub DKI lalu.
Salah satu tokoh yang keras menolak reklamasi teluk Jakarta adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. Bahkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengaku salah satu alasannya mendukung pasangan Anies-Sandi karena menolak reklamasi.
Selasa (16/5) lalu, Amien mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Amien mengaku mendapat kabar ada pejabat pemerintah yang menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi tersebut.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa yang mengumumkan realisasi investasi? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut mencapai 129,0 persen dari target Renstra sebesar Rp 1.099,8 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang disebut mendapat tawaran uang? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang memberikan amplop Rp1 Miliar? Namun, ia mengakui bahwa acara tersebut menghasilkan keuntungan karena dua konglomerat memberikan amplop sebesar Rp1 miliar. Para dermawan besar tersebut adalah Tahir dari Bank Mayapada dan Prajogo Pangestu.
"Ini jelas Podomoro ya sudah membuat iklan di Hong Kong, katanya ada pejabat kita yang dapat Rp 10 triliun," katanya saat itu di acara seminar dengan tema "Stop Reklamasi Teluk Jakarta" di Ruang KK I Gedung DPR, Senayan.
Amien berharap proyek besar reklamasi tersebut segera dimoratorium. Sebab, reklamasi hanya menguntungkan segelintir pihak yakni para pengembang.
"Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama," katanya.
Dia pun bersyukur pasangan Ahok-Djarot kalah di Pilgub DKI Jakarta. Dengan demikian, kata dia, reklamasi teluk Jakarta benar-benar bisa dihentikan.
"Andai kata dia menang, ini selesai. Tapi karena Allah masih menyayangi bangsa kita ini, kasih napas dulu," kata Amien.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun angkat bicara. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengaku pihaknya belum mengetahui ucapan Amien Rais tersebut.
Seandainya ucapan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu benar, Amien Rais dipersilakan melapor ke KPK.
"Kami selalu menegaskan kepada rakyat, seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Siapa saja yang mengetahui terdapat indikasi kasus korupsi maka silakan laporkan ke penegak hukum termasuk KPK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ketika berbincang dengan merdeka.com di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/5).
Febri menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan dan memberikan kesempatan dengan luas untuk Amien Rais segera melaporkan peristiwa tersebut ke KPK jika memang terbukti.
"Jelas kami akan tanggapi dan segera kami tindak jika memang terbukti apa yang beliau sampaikan tersebut, sampai saat ini kami memang belum mendengar pernyataan beliau," imbuh Febri.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pejabat bersangkutan pun mengakui telah menerima sejumlah fee.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot 3 orang anak buahnya yang terbukti melanggar hukum.
Baca SelengkapnyaKR mengklaim uang yang dimintanya pada AN untuk kepentingan adat dan budaya.
Baca SelengkapnyaNilai total dari keempat unit apartemen tersebut mencapai Rp2.144.000.000.
Baca SelengkapnyaAwal Bibi bekerja di Biro Hukum Kementan, dikatakan Rini bermula dari adanya permintaan untuk mentransfer uang dari seorang Staff Kementan bernama Agung.
Baca SelengkapnyaPenyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaRumah yang dilelang tersebut berada di kawasan Palembang, Sumatera Selatan.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Muda TNI Henri Alfiandi diduga menerima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya