Beraninya Mohammad Hatta bubarkan 9 Laksamana Angkatan Laut

Merdeka.com - Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dihujat habis-habisan. Dia dianggap merugikan negara besar-besaran karena menyetujui perundingan Renville. Dalam isi perjanjian Renville 17 Januari 1948, Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. TNI pun harus ditarik dari kantong gerilya ke daerah Republik Indonesia.

Kabinet Amir Sjarifuddin langsung jatuh. PNI dan Masyumi menarik menteri-menteri mereka dari kabinet dan berbalik menyerang Amir.

Tanggal 29 Januari 1948, Soekarno melantik Hatta sebagai perdana menteri pengganti Amir Sjarifuddin. Kabinetnya disebut Kabinet Hatta.

Salah satu masalah yang mendesak untuk dibenahi Hatta adalah masalah militer dan TNI. Amir Sjarifuddin sebelumnya sudah menyingkirkan Jenderal Soedirman dan Letjen Oerip dari pucuk pimpinan TNI. Kepala Angkatan Udara Suryadi Suryadharma dijadikan kepala staf angkatan bersenjata.

Amir Sjarifuddin juga membentuk TNI Masyarakat di samping TNI yang sudah ada. Dia juga punya Angkatan Laut Spesial yang dipimpin sembilan orang admiral atau laksamana. Padahal TNI secara resmi sudah memiliki Angkatan Laut yang berada di Tegal.

"Sembilan orang admiral itu semuanya kawan Amir Sjarifuddin. Angkatan Laut Spesial itu cuma namanya, karena admiral itu tinggal di gunung, kebanyakan sekitar Malang dan Lawang," tulis Mohammad Hatta dalam biografinya Untuk Negeriku.

Mereka hampir tak memiliki pasukan, tapi para laksamana ini secara rutin digaji oleh mereka.

Tindakan pertama Hatta adalah mengembalikan posisi Panglima Besar pada Jenderal Soedirman dan Letjen Oerip sebagai penasihatnya. Hatta langsung mengadakan perubahan besar-besaran.

Maka Hatta mulai melakukan rasionalisasi. Prajurit yang tidak memiliki minat untuk bertempur dipensiunkan dan diberikan pekerjaan sipil. Saat itu rasio jumlah senjata dan jumlah prajurit adalah 1 senjata untuk 10 orang. Hatta menciutkannya menjadi 1 senjata berbanding 4 prajurit.

Sembilan orang laksamana tanpa pasukan itu dipanggil oleh Hatta. Dia membebastugaskan para perwira tinggi itu.

"Saudara bersembilan kubebaskan dari jabatan saudara. Jadinya, mulai besok saudara-saudara tidak menjabat lagi," tegas Hatta.

Hatta juga menurunkan pangkat jenderal-jenderal yang tidak jelas. Dia menetapkan hanya ada tiga jenderal di TNI, Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan pangkat letnan jenderal, Letjen Oerip Soemohardjo dan Letjen Hardjowardjono di Bukittinggi menjadi mayor jenderal.

Langkah tegas Hatta disambut kekecewaan sejumlah kalangan. Amir Sjarifuddin dan Muso kemudian mendirikan Negara Soviet Madiun dan meletuslah pemberontakan PKI tahun 1948.

Pemberontakan ini ditumpas. Amir dan Muso sama-sama tewas dibedil TNI.