Berantas Mafia Tanah, Kementerian BPN Batalkan 900 Nomor Identifikasi Bidang Tanah
Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membatalkan 900 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). Pembatalan ini ditengarai NIB tidak sesuai dengan identitas pemilik.
Dalam acara refleksi akhir tahun tentang mafia tanah yang digelar di Gedung MPR, Menteri BPN Sofyan Djalil mengatakan, munculnya NIB palsu merupakan perwujudan mafia tanah.
Mafia tanah, kata Sofyan, melakukan manipulasi berupa permohonan kepada BPN agar tanah yang diajukan diberikan NIB.
-
Bagaimana cara mengurus legalitas tanah? Namun sebaliknya, anda perlu mengurus sendiri surat-surat dan dokumen legalitas tanah. Hal tersebut mungkin memerlukan bantuan notaris dan tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
-
Mengapa Sertifikat tanah dibalik nama? Balik nama merupakan proses perubahan data kepemilikan dari pemilik lama menjadi atas nama pemilik baru.
-
Bagaimana cara balik nama sertifikat tanah? Balik nama merupakan proses perubahan data kepemilikan dari pemilik lama menjadi atas nama pemilik baru.
-
Dimana Sertifikat tanah dibalik nama? Apabila dokumen di atas sudah terpenuhi maka Anda bisa langsung datang ke kantor BPN terdekat untuk menyerahkan dokumen kepada petugas.
-
Bagaimana Mentan ingin mengembalikan lahan pertanian yang terkena banjir? Mentan mengatakan, pertanian adalah jantung masa depan bangsa yang perlu mendapat perhatian bersama baik di tingkat pusat maupun daerah. Dia ingin, sejumlah lokasi yang terdampak bencana dapat kemabli pulih dan berproduksi seperti sedia kala.
-
Bagaimana cara Suswaningsih mengubah lahan? Dalam mengelola lahan tandus, Suswaningsih mengajak masyarakat untuk mengembangkan tanaman lokal. Untuk pengolahan hasil pertanian, Suswaningsih mengajak masyarakat untuk mempertahankan konservasi lahan tersebut.
"Ternyata yang di NIB-kan tanah orang lain, kita juga ambil tindakan membatalkan itu," katanya, Selasa (14/12).
Dia menuturkan, mafia pertanahan bukan masalah baru. Sejak dahulu aksi licik jejaring mafia tumbuh subur. Belum terselesaikan masalah tersebut karena permasalahan tentang pertanahan sangat kompleks dan melibatkan lintas sektor, seperti; kepala desa, pegawai BPN, pihak swasta, hingga pihak pengadilan,
Kendati demikian, Sofyan mendorong masyarakat agar tetap bersuara mengenai kasus-kasus pertanahan. Semakin kasus pertanahan terungkap, semakin mudah Kementerian BPN memetakan masalah dan mempersempit ruang gerak para mafia.
"Program pencegahan supaya nanti kalau tanah sudah terdaftar bersertifikat ruang gerak para mafia ini akan menjadi sempit," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menyampaikan, para mafia tanah mampu melakukan berbagai cara untuk menipu para korban.
Baca SelengkapnyaNusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.
Baca SelengkapnyaNusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca SelengkapnyaKejati Sulsel menemukan dugaan mafia tanah dalam pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo yang merugikan negara hingga Rp75,6 miliar.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca SelengkapnyaDua kasus mafia tanah itu terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekas
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN AHY dan Kapolda Jatim Irjen Polisi Imam turut hadir saat merilis pengungkapan kasus mafia tanah
Baca SelengkapnyaNusron menambahkan, Kementerian ATR tak akan puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana saja
Baca SelengkapnyaAHY menyampaikan komitmen untuk menjaga rasa adil terkait masalah tanah di masyarakat.
Baca SelengkapnyaDua Kasus Mafia Tanah di Jatim Terbongkar, 5 Orang Jadi Tersangka
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan, dalam menangkap mafia tanah perlu langkah mendadak atau surprise. AHY juga menegaskan upaya tersebut semata untuk melindungi masyarakat.
Baca SelengkapnyaSertipikat tersebut diserahkan di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (13/02/2024).
Baca Selengkapnya