Berantas pungli, Menkum HAM kumpulkan ratusan pejabat

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM serius menguatkan unit pemberantasan pungutan liar di internal, dengan menggelar rapat koordinasi yang diikuti ratusan pejabat. Dalam rapat koordinasi itu, diharapkan para pimpinan di Lingkup Kemenkum HAM mampu merumuskan penanganan dan pencegahan bersama terhadap praktik pungutan liar.

Menkum HAM Yasona H Laoly menegaskan, rapat koordinasi tersebut guna melakukan pemetaan area kerja yang rawan terhadap praktik pungli. Dengan begitu peran Unit Pelaksanaan Pengendaliaan Pungli (UPP) bisa lebih maksimal menekan adanya praktik haram tersebut.

"Memetakan area rawan pungli, tujuannya menguatkan dan meningkatkan peran Unit Pelaksanaan Pengendalian Pungli (UPP). Kita evaluasi kembali yang menjadi celah terjadinya pungli," kata Menkum HAM Yasona Laoly, Minggu (17/8) malam, di Novotel, Jalan Jendral Sudirman Kota Tangerang.

Diakui Yasona, masih banyak area tugas dan kerja di lingkup Kemenkum HAM yang rawan terhadap praktik pungutan liar. Utamanya yang bersentuhan dengan pelayanan publik.

Untuk itu, dia berharap petugas di daerah sadar diri, jujur dan evaluasi, sudah benarkah kinerjanya. Karena sampai saat ini, dia masih saja menerima keluhan masyarakat.

"Sekali lagi saya mengajak kita semua, bertekad bulat memperbaiki kinerja dan budaya yang bersih dari pungli," bilang dia.

Di hadapan ratusan Kepala Kanwil Kemenkum HAM, Kepala Divisi, Kepala Kantor Imigrasi, peserta rapat kordinasi Penguatan UPP untuk berubah dengan meningkatkan kinerja yang lebih baik.

Dia juga meminta seluruh jajarannya untuk tidak lagi menyimpang dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki.

"Singkirkan upaya yang menyimpang, jangan mau terjebak kembali dalam kultur lama yang mencoreng nama baik instansi. Tanpa ada perubahan sikap mental, tanpa perubahan diri sendiri, tidak akan ada perubahan yang terjadi di luar," bilang dia.

Kabag Humas Kemenkum HAM Fitriadi Agung Prabowo menjelaskan, rapat kordinasi yang diikuti ratusan kepala divisi ini akan dibagi menjadi beberapa komisi. Komisi pertama membahas bidang evaluasi kelembagaan mekanisme kerja dan pelaporan serta pengaduan masyarakat, unit pelayanan pusat dan wilayah.

Komisi II membahas pemetaan potensi pungli di Kemenkum HAM, komisi III membahas rencana aksi Unit Pelaksanaan Pengendalian Pungli Kemenkum HAM. Serta komisi IV membahas peran unit pemberantasan pungli di proses penerimaan CPNS 2017.

"Rapat akan dimulai hari ini sampai empat hari ke depan, atau Rabu (21/9)," katanya. (mdk/cob)