Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Beras Bantuan PPKM di Lebak Berbau dan Menggumpal, DPRD Akan Panggil Bulog

Beras Bantuan PPKM di Lebak Berbau dan Menggumpal, DPRD Akan Panggil Bulog Beras bantuan untuk warga terdampak PPKM tidak layak konsumsi. Istimewa

Merdeka.com - Beras bantuan dalam kondisi bau busuk dan menggumpal tidak hanya diterima warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pandeglang. Warga Desa Parahiang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, juga menerima bantuan tak layak konsumsi itu.

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak Acep Dimyati mengatakan sudah mendapatkan laporan mengenai adanya beras bantuan yang berbau dan menggumpal di sejumlah lokasi di Lebak. Karena itu, dia mengaku kecewa dengan kinerja Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang yang telah mendistribusikan bantuan itu.

"Yang jelas saya sangat menyayangkan terkait kondisi beras bantuan yang sangat tidak layak konsumsi itu," kata Acep, Jumat (6/8).

Orang lain juga bertanya?

Menurut politisi PKB ini, Bulog tidak mempunyai standar kerja yang jelas. Mereka juga dinilai tidak belajar dari pengalaman yang pernah ada.

"Bulog wilayah Lebak-Pandeglang sepertinya tidak punya standar kerja yang jelas. Adapun mereka siap mengganti, itu lain soal, tidak semudah itu. Bulog seperti tidak mau belajar dari pengalaman," katanya.

Acep menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak Bulog. "Hal ini akan saya sampaikan kepada Komisi III, dan Insyaallah dalam jangka waktu dekat kita akan panggil pihak Bulog," katanya.

Sebelumnya diberitakan, warga Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang terdampak PPKM menerima beras bantuan tidak layak konsumsi. Beras yang didapat warga berwarna kuning dan kotor.

Beras bantuan tersebut dari Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia Kabupaten Pandeglang.

Uki, salah seorang warga Kampung Cihaseum, Kelurahan Pandeglang, yang menerima beras bantuan tersebut kecewa dengan kualitas dari beras bantuan PPKM tersebut.

"Warna berasnya kekuning-kuningan, terus agak berbau dan ada kutunya juga pak. Yang lebih parah lagi, banyak yang sudah buluk," kata Uki kepada wartawan, Kamis (5/8).

Hal serupa diungkapkan Dedi, warga Kampung Kebon Cau, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang. Dia mengatakan beras bantuan dari pemerintah tidak layak untuk dikonsumsi.

"Atuh ini mah bukan untuk manusia kang, lihat saja berasnya seperti apa. Masa kita dikasih beras kaya gini, kan enggak manusiawi. Binatang juga kalau kata kasarnya mah, pasti menolak untuk memakannya," ungkap Dedi.

(mdk/yan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bulog Kembali Salurkan Bantuan Pangan Beras Usai Masa Tenang Pemilu 2024
Bulog Kembali Salurkan Bantuan Pangan Beras Usai Masa Tenang Pemilu 2024

Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memantau langsung Penyaluran Bantuan Beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor (15/2).

Baca Selengkapnya
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok

Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.

Baca Selengkapnya
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M

Teguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Baca Selengkapnya
FOTO: Bulog Salurkan Bantuan Pangan Beras 10 Kg untuk 269.000 Keluarga di Jakarta
FOTO: Bulog Salurkan Bantuan Pangan Beras 10 Kg untuk 269.000 Keluarga di Jakarta

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari bansos pemerintah untuk membantu warga sekaligus menurunkan harga beras yang sempat melambung.

Baca Selengkapnya
Bulog Kirim 40 Ton Beras Pengganti ke Riau, Ini Penyebabnya
Bulog Kirim 40 Ton Beras Pengganti ke Riau, Ini Penyebabnya

Beras akan disalurkan ke beberapa desa di Kepulauan Meranti, Riau.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Turun Tangan soal 490.000 Ton Beras Impor Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok
Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Turun Tangan soal 490.000 Ton Beras Impor Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok

Sebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Baca Selengkapnya
Curhat Pengungsi Gempa Bawean: Bantuan Lambat, Letak Dapur Umum Sangat Jauh
Curhat Pengungsi Gempa Bawean: Bantuan Lambat, Letak Dapur Umum Sangat Jauh

Kebutuhan makan para pengungsi yang berada di pedesaan cukup memprihatinkan lantaran ketiadaan dapur umum.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras

Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah

Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini

Kondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.

Baca Selengkapnya
Mekanisme Impor Beras Bulog-Bappanas Dipertanyakan Buntut Dugaan Demurrage Rp294 Miliar
Mekanisme Impor Beras Bulog-Bappanas Dipertanyakan Buntut Dugaan Demurrage Rp294 Miliar

Agus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.

Baca Selengkapnya