Beras plastik dikabarkan juga beredar di Parung Bogor
Merdeka.com - Pemkab Bogor menerima laporan adanya temuan dugaan beras berbahan plastik di Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jumat (22/5).
Saat menerima laporan, Dinas Pertanian Kabupaten Bogor bergerak cepat, dengan mengambil sampel untuk diteliti.
"Ada dugaan beras palsu tersebut, tercampur (oplos) beras padi saat dibeli. Jumat pagi beras tersebut dibawa ke Dinas Pertanian Kabupaten Bogor untuk diteliti lebih lanjut," kata Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Disperindag Kabupaten Bogor Jaya Sanirin, Jumat (22/5).
-
Dimana tim khusus Kemenkes mengambil sampel? Dikutip dari ANTARA, tim peneliti itu mengambil sampel darah penderita DBD, kemudian mengambil sampel nyamuk dan jentik nyamuk di lima lokasi penelitian.
-
Sampah plastik apa yang diolah di Bandung? Beberapa produk yang dihasilkan rupanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti jam dinding hingga mainan wayang plastik.
-
Siapa yang mengolah sampah plastik di Bandung? Mengutip laman resmi Pemkot Bandung, hasil kreativitas warga Bandung yang pertama adalah berhasil mengolah sampah plastik menjadi bahan bangunan paving block.
-
Bagaimana sampah plastik diolah di Bandung? Sisi kreativitas ditampilkan sejumlah warga di Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka mencoba menjawab permasalahan sampah plastik dengan menyulapnya menjadi kerajinan cantik dan unik.
-
Kenapa sampah plastik diolah di Bandung? Upaya warga sendiri merupakan langkah preventif untuk mengurangi sampah plastik yang sulit terurai dan berpotensi menumpuk hingga ribuan tahun.
-
Dimana sampah plastik diolah di Bandung? Berlokasi di Jalan Dago Pojok No 112, Dago, komunitas ini menggagas pengolahan sampah plastik menjadi karya seni wayang.
Kata dia, keberadaan beras tersebut masih diduga mengandung plastik. Dari laporan Desy, dirinya mendapatkan beras tersebut dari warung kelontong di sekitar rumahnya.
"Sampel dari warung juga sudah dibawa untuk diteliti," kata Jaya.
Selain di Parung, Disperindagkop Kabupaten Bogor juga mengambil sampel-sampel di beberapa wilayah Kabupaten Bogor seperti di Pasar Ciseeng, Gunungsindur, Leuwiliang, Cileungsi, dan Cisarua. Jaya mengimbau peran serta masyarakat untuk segera melaporkan kepada kantor desa atau kecamatan jika menemukan beras mencurigakan.
"Kami sendiri kesulitan jika harus melakukan monitoring ke 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat agar melapor bila ada temuan terkait beras yang dirasakan berbeda," tambahnya.
Sedangkan ahli pangan IPB Sutrisno Mardja menambahkan, dengan terungkapnya beras sintetis palsu dijadikan momentum untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melulu mengonsumsi beras, hal itu guna menjaga ketersediaan beras dan mengurangi impor.
"Pemahaman namanya makan harus pakai nasi itu keliru. Beras bisa digantikan jagung, singkong, atau umbian lainnya. Justru sumber makanan itu, melimpah di indonesia," katanya.
Namun, pemerintah saat ini tidak fokus mengedukasi masyarakat tentang diversifikasi beras dan pemerintah hanya memberitahukan harus impor beras karena stok dalam negeri berkurang. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengoplos beras akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Baca SelengkapnyaPihaknya sempat kesulitan untuk masuk kedalam gudang beras yang telah diindikasi melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaPolri memastikan untuk stok beras di beberapa daerah masih aman.
Baca SelengkapnyaSatgas pangan Polri memastikan bahwa harga beras akan turun dalam waktu dekat ini
Baca SelengkapnyaBanyak pedagang nakal yang menjual kembali beras milik pemerintah.
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca SelengkapnyaKepastian itu didapat setelah dilakukan pengecekan terhadap gudang-gudang beras di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi melaporkan hingga saat ini pihaknya telah menyerap sebanyak 18.000 ton jagung dari petani dalam negeri.
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaProgram "Grebek Pasar" ini besutan Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Baca SelengkapnyaKegiatan ini untuk menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca Selengkapnya