Berdalih Trauma, Korban Pelecehan Seksual Tunda Laporkan Anggota Dewan Pengawas BPJS

Merdeka.com - Mantan sekretaris anggota BPJS, A (27) batal melaporkan anggota dewan pengawasan BPJS Syafri Adnan Baharudin ke Polda Metro Jaya. Batalnya laporan itu karena A hingga kini masih trauma atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan bosnya itu.

"Kami ingin konseling dulu ke Komnas Perempuan. RA (A) menunda pelaporannya lantaran alasan kondisi kejiwaan," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar saat dihubungi, Senin (31/12).

Selain alasan kejiwaan, penundaan pelaporan A ke polisi juga lantaran pernyataan Syafri yang telah memutuskan mundur sebagai anggota dewan pengawas. "Paling tidak ada perkembangan Syafri mundur," kata Timboel.

Setelah Syafri mundur, A dan tim pengacaranya akan membicarakan langkah hukum secara lebih matang. "Nanti kita bahas lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, A mengaku telah diperkosa oleh atasannya di institusi tempatnya bekerja. A mengungkapkan dia menjadi korban pemerkosaan sebanyak empat kali.

A mulai bekerja sebagai Tenaga Kontrak Asisten Ahli Dewan Pengawas BPJS-TK sejak April 2016. Atasan A merupakan salah satu anggota Dewan BPJS-TK. Dewan Pengawas BPJS-TK adalah sebuah lembaga yang terpisah dari Direksi BPJS-TK.

"Dalam periode April 2016-November 2018, saya menjadi korban empat kali tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh oknum yang sama," ujar A di Kantor SMRC Cikini, Jakarta Pusat, Jumat lalu.

Dia menuturkan kejahatan seksual tersebut dialaminya di dalam dan luar kantor. A mengatakan terduga pelaku berulang kali merayu, memintanya untuk bercumbu hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

"(Ada) Ancaman psikis. Psikis saya dibuat tidak nyaman, saya dimarah-marahi saya dibentak, saya dikucilkan oleh anggota Dewan Komite. (Ancaman) fisik yang bersangkutan (terduga pelaku) ingin melempar gelas ke saya dan sempat dibatalkan oleh teman saya di situ," jelasnya.

Terpisah, Syafri membantah tuduhan ini dan menyebut telah difitnah. Kuasa hukum terduga pelaku, Memed Adiwinata menyatakan akan segera melakukan upaya hukum terkait dengan pencemaran nama baik terhadap kliennya, Syafri.

"Itu tidak benar dan itu adalah tuduhan keji. Ini akan di bawa ke ranah hukum dan insya Allah dalam waktu dekat awal tahun kami akan laporkan ke polisi. Jadi, klien saya tidak akan tinggal diam dan akan melakukan langkah hukum," katanya dalam konferensi pers di Kawasan Cikini, Minggu (32/12).

Memed menyebut selain kasus pencemaran nama baik, pelaku berinisal A juga bisa terjerat Undang-undang ITE, lantaran telah membeberkan percakapan dirinya bersama klien ke media sosial.

"Dalam hal ini masuk pasal 45 ayat 1, 3 dan 4. Hal tersebut sudah jelas lah tanpa ada klarifikasi dan segala macem," katanya.