Beredar surat curhat Setnov ke Jokowi, ini kata kuasa hukum dan pimpinan DPR
Merdeka.com - Beredar sepucuk surat yang diduga dari Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu, Setya Novanto curhat soal kondisi yang dihadapinya saat ini.
Ada beberapa poin yang disampaikan Novanto. Pertama, Novanto curhat soal keputusannya dan Partai Golkar mendukung Jokowi sebagai Calon Presiden untuk Pilpres 2019. Dia menuturkan, keputusan itu tetap disahkan meski ada beberapa pihak yang tidak senang jika Golkar mendukung Jokowi.
Kedua, sebagai Ketua DPR Novanto berusaha mengkonsolidasi parlemen untuk memberi dukungan penuh pada program Presiden Jokowi. Dia mengaku tidak mudah melakukan itu.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
Ketiga, atas keputusan itu Novanto merasa telah dikriminalisasi. Kasus lama diungkap kembali oleh kelompok tertentu. Keempat, Novanto meminta pertimbangan presiden karena kasus yang menjeratnya muncul karena keputusannya mendukung penuh Jokowi. Menurutnya, ujung dari peristiwa ini adalah menggagalkan Jokowi untuk kembali menjadi presiden. Novanto memposisikan diri sebagai warga negara yang dikriminalisasi.
Berbeda dari sebelumnya, surat itu diketik dan tidak ditulis tangan. Surat tertanggal 5 Desember 2017 itu ditandatangani Novanto.
Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi mengaku tidak mengetahui soal surat itu. "Saya tidak tahu apa-apa. Saya malah tahu dari Anda," ujar Fredrich saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (7/12).
Dia juga mengaku tidak ada pembicaraan dengan Setya Novanto soal surat untuk Jokowi. "Tadi saya ketemu Pak Setnov di KPK, juga enggak cerita soal itu," singkatnya.
Kuasa hukum Setnov, Otto Hasibuan belum berani membenarkan soal surat itu. Dia mengaku tidak mengetahui surat yang diduga dari Setnov untuk Jokowi.
"Justru itu saya belum tahu hal itu. Padahal tadi saya ketemu. Tapi belum tahu. Tapi nanti besok saya cek ya," singkat Otto.
Senada dengan Fredrich dan Otto, kuasa hukum Setnov lainnya yakni Maqdir Ismail juga tidak tahu menahu soal surat itu.
"Saya tidak punya info tentang surat itu. Besok saya coba cek ke beliau ya, terima kasih," ujar Maqdir melalui pesan singkat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga tengah mencari tahu soal kebenaran surat yang disebut dari Setnov untuk Jokowi. Dia sudah melihat surat yang beredar itu.
"Kita dalami apa isi suratnya, tapi sepintas tadi semacam surat kepada presiden. Menyampaikan situasi, beliau curhat terhadap informasi yang ada dan bagaimana diperlakukan, termasuk apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Novanto kepada Pak Jokowi," ungkap Fadli.
Disinggung soal kebenaran surat itu, Fadli hanya bisa memastikan tanda tangan yang ada. "Kalau melihat tanda tangan, sepertinya tanda tangan pak Novanto," ucapnya.
Menurutnya, sah-sah saja jika Novanto berkirim surat pada Jokowi dan menceritakan soal kondisi yang dialami. Termasuk meminta bantuan atau perlindungan hukum. Menurutnya, jika surat itu benar, seharusnya Presiden merespons.
"Presiden punya kedekatan hubungan dengan Pak Novanto. Pak Novanto juga selama ini hubunganya sangat dekat baik secara pribadi maupun kelembagaan, yang menjadi penghubung DPR dengan pada umumnya Pak Novanto." (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaDia memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji kepengurusan PDIP.
Baca SelengkapnyaKPK menyayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menitipkan dokumen rahasianya ke Rusia
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 514 DPC PDIP menggugat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyitaan buku catatan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Baca Selengkapnya