Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Beredar surat Istana salah tulis 'Badan Intelijen Nasional'

Beredar surat Istana salah tulis 'Badan Intelijen Nasional' Beredar undangan kepanjangan BIN salah. Twitter

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini dijadwalkan melantik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Panglima TNI yang baru. Pelantikan bakal dilakukan siang ini di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Undangan acara pun sudah disebar kepada para tamu undangan. Namun, publik ramai mendapati sebaran surat undangan pelantikan yang salah menyebut kepanjangan dari BIN.

Berdasarkan pesan berantai undangan pelantikan yang didapat merdeka.com, Rabu (8/7), dalam undangan yang berkop surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia itu dituliskan agenda acara adalah pelantikan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Republik Indonesia.

Persoalannya ada di kepanjangan BIN yang sebenarnya Badan Intelijen Negara tapi ditulis Badan Intelijen Nasional. Belum diketahui apakah surat undangan tersebut asli atau hoax.

Yang jelas, kesalahan penyebutan kepanjangan BIN itu ramai menjadi perbincangan publik di media sosial.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
CEK FAKTA: Waspada Penipuan Lewat Surat Teguran Palsu Atasnamakan BI, Begini Modusnya
CEK FAKTA: Waspada Penipuan Lewat Surat Teguran Palsu Atasnamakan BI, Begini Modusnya

Salah satu modus baru ini diungkapkan oleh @bank_indonesia melalui akun media sosial X.

Baca Selengkapnya
Tarif Transfer Antarbank Naik jadi Rp150.000, BSI Pastikan Itu Hoaks
Tarif Transfer Antarbank Naik jadi Rp150.000, BSI Pastikan Itu Hoaks

Pihak BSI mengimbau kepada nasabah selalu waspada, segala informasi tentang Bank BSI hanya menggunakan saluran resmi terverifikasi

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Pelamar CPNS Harus Waspadai Oknum Pakai Nama Kepala BKN Minta Identitas Diri
Hati-Hati, Pelamar CPNS Harus Waspadai Oknum Pakai Nama Kepala BKN Minta Identitas Diri

Pihaknya menegaskan, Kepala BKN tidak pernah meminta informasi pribadi melalui pesan singkat atau telepon.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak

Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen

Baca Selengkapnya
Dirjen Imigrasi Akui Ada Jutaan Data Paspor Bocor
Dirjen Imigrasi Akui Ada Jutaan Data Paspor Bocor

Silmy mengatakan, kebocoran data paspor tersebut sebetulnya terjadi pada Januari 2022.

Baca Selengkapnya
Sejarah Panjang Kominfo sebelum Berganti Nama Kementerian Komunikasi dan Digital
Sejarah Panjang Kominfo sebelum Berganti Nama Kementerian Komunikasi dan Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya pernah gonta-ganti nomenklatur.

Baca Selengkapnya
Budi Gunawan Bantah Ada Pakta Integritas BIN-Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar
Budi Gunawan Bantah Ada Pakta Integritas BIN-Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar

Budi Gunawan membantah ada pakta integrigas BIN dan PJ Bupati Sorong menangkan Ganjar.

Baca Selengkapnya
BSSN Jelaskan Soal Dugaan Kebocoran data INAFIS Polri
BSSN Jelaskan Soal Dugaan Kebocoran data INAFIS Polri

BSSN masih berkoordinasi dengan Polri terkait dugaan kebocoran data INAFIS tersebut.

Baca Selengkapnya
Buntut Ramai Kasus Al-Zaytun, BNPT Minta NII Masuk Daftar Organisasi Teror
Buntut Ramai Kasus Al-Zaytun, BNPT Minta NII Masuk Daftar Organisasi Teror

BNPT meminta gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dimasukan ke dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme (DTTOT).

Baca Selengkapnya
Data PNS Badan Kepegawaian Negara Bocor, Ada yang Tawar Rp160 Juta
Data PNS Badan Kepegawaian Negara Bocor, Ada yang Tawar Rp160 Juta

Kebocoran data di Indonesia terus terjadi. Data yang bocor kemudian dijual di pasar tertentu dengan biata tinggi.

Baca Selengkapnya
BRIN Sebut Jokowi Terindikasi Salahgunakan Wewenang soal Data Intelijen
BRIN Sebut Jokowi Terindikasi Salahgunakan Wewenang soal Data Intelijen

Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.

Baca Selengkapnya