Beredar Surat Untuk Presiden Minta Batalkan Pemecatan 57 Pegawai KPK
Merdeka.com - Beredar surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tersebut mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan pemecatan 57 Pegawai KPK.
Surat untuk Presiden Jokowi tersebut dilihat merdeka.com pada Jumat (24/9). Surat itu bisa dilihat melalui link https://bit.ly/UntukPresiden melalui dokumen Google.
Dalam surat tersebut terdapat tagar #BeraniJujurPecat dan tertulis antar surat untuk Presiden. Di dalamnya ada tulisan 'Pak Jokowi, tolong jangan bunuh harapan kami tentang Indonesia yang bebas dari korupsi. Batalkan pemecatan 57 Pegawai KPK sekarang juga'
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara. Terbaru melalui akun Instagram pribadinya Vino membagikan pengalamannya saat minta tanda tangan Presiden Joko Widodo di atas lukisan anaknya.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
Kemudian, masyarakat yang mengakses bisa mengisi isi surat untuk Presiden Jokowi. Masyarakat juga diminta menjelaskan identitasnya.
Dalam pesan berantai surat itu, tertulis;
“Kita semua korban korupsi, banyak hak kita dirampas para koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang tidak baik-baik saja. Ada 57 pegawai yang dipecat. Ini bukan cuma soal mereka, ini babak akhir pembunuhan KPK.”
"Pembunuhan harapan kita semua tentang Indonesia yang bebas dari korupsi. Cuma satu orang yang bisa batalin semua ini. Presiden Joko Widodo orangnya. Yuk kita surati Pak Presiden untuk menepati janjinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memperkuat pemberantasan korupsi.”
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
eks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi meneken daftar capim dan dewas KPK pada Senin (14/10) kemarin.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.
Baca SelengkapnyaPeristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaNama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK telah dikantongi Jokowi.
Baca Selengkapnya"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menanggapi Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM
Baca SelengkapnyaSampai penutupan pada 15 Juli kemarin, total pendaftar capim dan dewas KPK mencapai 525 orang.
Baca SelengkapnyaPansel menyerahkan dokumen nama-nama itu kepada Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaDugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca Selengkapnya