Bergabung dengan Tim Khusus, Siber Polri Ikut Selidiki Peretasan Hacker Bjorka
Merdeka.com - Polri akhirnya ikut menyelidiki aksi peretasan data oleh hacker Bjorka. Tim yang melakukan penyelidikan terdiri dari lintas kementerian dan lembaga sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo.
"Ya tim Siber Bareskrim sudah masuk dalam tim terpadu," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (13/9).
Seperti apa keterlibatan Tim Siber, Dedi belum bisa menjelaskan secara rinci. "Nunggu update dari tim siber," kata dia.
-
Apa yang diminta hacker dari pemerintah? Atas serangan itu pelaku meminta tebusan senilai USD8 juta atau Rp131 miliar (kurs Rp16.360) ke pemerintah.
-
Siapa yang ngasih saran ke pemerintah tentang hacker? Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyebut serangan ransomware itu merupakan jenis baru dari pengembangan lockbit 3.0.
-
Data apa yang diserang hacker? Kasus serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 membuka fakta lemahnya proteksi sistem di Indonesia.
-
Apa saja serangan yang dilakukan hacker? 'Terkadang, hampir setengah dari serangan ini menargetkan negara-negara anggota NATO, dan lebih dari 40 persen ditujukan terhadap pemerintah atau organisasi sektor swasta yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penting,' jelas Tom Burt dari Microsoft.
-
Siapa saja hacker yang menyerang? Laporan tersebut secara detail menjelaskan serangan-serangan yang dilakukan pemerintah dari Rusia, China, Iran, dan Korea Utara, serta beberapa kelompok peretas di wilayah Palestina dan peretas bayaran yang disewa negara-negara lain.
-
Bagaimana cara hacker mengutak-atik pelaporan? Daripada mencoba mengubah jumlah suara yang sebenarnya, peretas juga dapat menargetkan mereka yang melaporkan total suara pada malam pemilu—dengan mencoba memanipulasi hasil di situs web Menteri Luar Negeri. Serangan semacam itu, jika dilakukan secara halus, dapat melemahkan kepercayaan terhadap hasil akhir.
Sebelumnya, berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, melalui berbagai kementerian dan lembaga agar bersiap mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti, terkait kebocoran data yang dilakukan hacker.
"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," ucap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/9).
Walaupun data-data yang disebar hacker Bjorka merupakan data-data yang bersifat umum dan sebagian merupakan data-data yang lama.
"Data-data itu setelah ditelaah sementara, adalah data-data yang sifatnya umum. Data-data umum, bukan data-data spesifik. Dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama," kata Johnny.
Tim terdiri dari empat lembaga yang nantinya akan melakukan assessmen untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia, serta menjaga kepercayaan publik.
"Ini data sangat strategis dan bisa juga terkait dengan sovereignty dan kedaulatan kita, termasuk dia sangat geopolitis. Mohon media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan pada masyarakat. Karena ini banyak hal-hal yang teknis yang kadang-kadang salah kutip, yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling mem-bully," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika ditilik dari akun X @bjorkanism, Bjorka berasal dari Polandia di Kota Warsawa.
Baca SelengkapnyaIndonesia kembali dihebohkan kabar kebobolan 204 juta Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca SelengkapnyaBudi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca SelengkapnyaBjorka diinfokan berhasil meretas enam juta data NIK, NPWP dan data penting lainnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Sigit, Polri perlu mempersiapkan seluruh jajaran untuk memperkuat pengamanan siber.
Baca SelengkapnyaData pemilih bocor diduga usai diretas oleh hacker Jimbo.
Baca SelengkapnyaSerangan hacker Indonesia ke situs-situs pemerintahan Israel sedang jadi perbincangan.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam menegaskan sedang melakukan mitigasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan pasca kebocoran data tersebut.
Baca SelengkapnyaPerpres Strategi Keamanan Siber Nasional ini mulai berlaku 20 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua data nasional memiliki cadangan atau backup.
Baca Selengkapnya