Follow
Beri perlindungan hukum TKI, Kejagung bangun pos jaksa di Arab
Merdeka.com - Kejaksaan Agung hari ini memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-54, hari ini. Dalam peringatan tersebut Jaksa Agung Basrief Arief memaparkan beberapa pembaharuan dalam lembaga penegakan hukum tersebut. Salah satunya mengirim jaksa-jaksa di Arab Saudi.
"Pemerintah juga telah mempercayakan personel kejaksaan untuk menduduki jabatan atase hukum pada KBRI Riyadh sebagai pos baru yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap WNI dan TKI yang bekerja di Arab Saudi," ungkap Basrief di kantornya, Selasa (22/7).
Pos kejaksaan baru ini sekaligus melengkapi pos-pos sebelumnya yang terdapat di dua negara lainnya yaitu di KJRI Hongkong dan KBRI Bangkok.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Apa tujuan Pertamina menggandeng Kejaksaan? PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung khususnya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-
Siapa yang terlibat dalam kerja sama? Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dr Sandi Nugroho, mengatakan sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Divisi Humas Polri berupaya menyesuaikan tren kekinian generasi milenial melalui peningkatan digitalisasi informasi, melalui aplikasi Portal Humas Presisi, yang merupakan rumah besar bagi seluruh aplikasi dan platform online yang dimiliki Divhumas Polri.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
Untuk memperkuat pengaruhnya, penegak hukum ini bekerja sama dengan lembaga internasional lainnya. Sehingga perlindungan terhadap TKI dan WNI di negara-negara lain bisa lebih efektif.
"Kami bekerja sama dengan IAP (International Association of Prosecutor), IAACA (The International Association of Anti Corruption Authorities), Forum Jaksa Agung China-ASEAN, CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) dan berbagai organisasi penegak hukum lainnya," lanjut Basrief. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemenlu juga memperkuat infrastruktur hukum, IT, dan SDM di kantor-kantor perwakilan.
Baca Selengkapnya
Ketiga lembaga internasional tersebut adalah JICA, KOICA, ILO.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin menyebut, dalam waktu lima tahun belakang pihaknya mampu mencetak sejarah dengan menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercayai.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, perjanjian kerjasama yang memiliki jangka waktu lima tahun dan setiap tahunnya akan dievaluasi.
Baca Selengkapnya
Penataan ini bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola penempatan dan pelindungan PMI yang lebih lebih baik.
Baca Selengkapnya
Mabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI).
Baca Selengkapnya