Beri wejangan kepala desa, pimpinan KPK cerita antara MCK dan gapura
Merdeka.com - Tujuh bus mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 14.15 Wib, Rabu (16/8). Bus itu ditumpangi kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka adalah kepala desa berprestasi, peserta lomba Desa dan Kelurahan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.
Mereka dikumpulkan dalam satu ruangan untuk mendengar wejangan dari Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Saut Situmorang dan Alexander Marwata. Dana desa jadi bahan pembicaraan. Terlebih, jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tahun ini saja, dana desa yang digelontorkan pemerintah mencapai RP 60 triliun. Diperkirakan, tahun depan jumlahnya meningkat dua kali lipat. Di hadapan para kepala desa, Laode mengingatkan bahaya penyalahgunaan dana desa.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
"Jadi makin banyak uang makin banyak juga kemungkinan makin banyak penyalahgunaan," kata Laode di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8).
Laode mencontohkan kasus suap yang terjadi di Pamekasan bermula dari penyelewengan dana desa. Suap yang menyeret Bupati dan Kajari Pamekasan karena sama-sama kongkalikong agar penyelewengan dana desa tidak diusut kejaksaan. Dari kasus itu, Laode berharap para kepala desa benar-benar memanfaatkan dana desa dengan baik dan transparan. Tiap desa dijatah Rp 100 juta. Uang yang tidak sedikit dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.
"Karena bapak/ibu yang ke sini adalah yang berprestasi, dikasih uang seberapapun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan warga desa," ucapnya.
Laode lantas menceritakan pengelamannya menjadi koordinator kecamatan. Saat itu ada seorang kepala desa yang meminta pendapatnya dalam rangka membangun gapura yang mewah dengan dilengkapi jam pada gapura. Di sisi lain, desa itu justru masih banyak warga yang buang air di kali atau sungai. Namun kepala desa itu merasa lebih penting membangun gapura daripada MCK. Semua agar terlihat bagus dan mendapat pujian dari camat.
"Ada yang dia lebih suka keliatan wah bahkan gapuranya di ingin pasangi jam di tengahnya tetapi ditawari MCK ah sudahlah kita dari dulu buang air begitu terus tidak apa-apa," terang Laode. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaDampak penyelewengan akan sangat merugikan bagi masyarakat apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca SelengkapnyaGanjar juga mendorong agar pemerintahan desa untuk memperbanyak pelatihan peningkatan SDM di desa.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaGanjar menyatakan selalu berdiskusi dan memberikan gagasan, agar kesejahteraan dimulai dari desa, serta desa mandiri dan berdaulat.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaLa Ode menerangkan bahwa sebagai pengampu desa harus bersyukur atas tanggung jawab besar ini.
Baca Selengkapnya