Berjibaku Pemerintah Turunkan Stunting 14 Persen pada 2024

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen dengan angka stunting di tahun 2021 sebesar 24,4 persen. Sebab itu diperlukan diperlukan penurunan 2,7 persen di setiap tahunnya.

Jokowi juga sudah menugaskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan sinergi untuk mencapai target penurunan stunting tersebut. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo terdapat dua jenis intervensi yang dilakukan untuk percepatan penurunan stunting. Pertama yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik.

Kuatkan Intervensi Sensitif

Hasto menjelaskan untuk langkah intervensi spesifik berkaitan dengan penyebab langsung stunting di sektor kesehatan. Dia menjelaskan intervensi spesifik berpengaruh cukup besar sebanyak 70 persen. Di antaranya adalah lingkungan bersih, air bersih tersedia, kemiskinan, pendidikan, itu adalah faktor faktor sensitif.

"Hanya saja faktor ini yang sifatnya faktor jauh bukan direct atau langsung sehingga secara simultan faktor sensitif ini kita kuatkan," kata Hasto usai mengikuti rapat terbatas bersama Jokowi dalam siaran virtual, Selasa (12/1).

Intervensi Spesifik

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan untuk menurunkan stunting bergantung pada 30 persen pada intervensi gizi spesifik dan 70 persen bergantung pada intervensi gizi sensitif.

"Kami di Kemenkes membangun konsentrasi di Intervensi yang spesifik yang 30 persennya saja, kepala BKKBN mengkoordinasikan kementerian kami dan lain yang itu 70 persen dari stunting ini," bebernya.

Kementerian Kesehatan kata Budi juga sudah menganalisis untuk intervensi gizi spesifik terdapat dua penyebab utama sehingga bisa menyebabkan angka stunting menjadi tinggi. Pertama adalah intervensi spesifik sebelum lahir. Hal tersebut kata dia berkontribusi 23 persen, dan intervensi setelah lahir.

"Setelah lahir kita amati kenaikan paling tinggi sesudah menyusui, setelah menyusui masih bagus, begitu selesai ASI dia kan harus dikasih makanan tambahan, di situ banyak meleset. Banyak kekurangannya, sehingga stuntingnya naik lagi ke atas. Nah, dua titik lemah inilah yang kita fokuskan diintervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab Kemenkes," ungkapnya.

Sebelum Lahir

Sebab itu untuk intervensi spesifik pemerintah pun sudah menentukan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terdapat dua yaitu sebelum lahir dan setelah lahir. Dia menuturkan sebelum lahir para bayi mengalami kekurangan gizi, darah, zat besi.

"Yang kita lakukan kita sudah mengubah Permenkes yang tadinya hanya memberikan tablet tambah darah menjadi mengkonsumsi. Karena kau diberi saja enggak diminum ini kita ubah," terangnya.

Kemudian intervensi kedua yang pemerintah sudah lakukan yaitu meningkatkan konsultasi Ibu hamil yang sebelumnya enam kali menjadi ditingkatkan. Tidak hanya itu, konsultasi pun dianjurkan dilakukan oleh dokter.

"Kenapa kalau ada perkembangan kurang bagus dari kehamilan sehingga menyebabkan stunting dokter bisa tahu dan bisa melakukan intervensi medis," jelasnya.

Kemudian ketiga yaitu untuk intervensi sebelum lahir. Kemenkes kata dia sudah melengkapkan USG di seluruh Puskesmas. Hingga saat ini USG baru 2.000, padahal kata dia USG dibutuhkan untuk melihat perkembangan bayinya itu sesuai dengan yang seharusnya.

"Apakah perkembangan plasentanya juga baik, sehingga kalau ada kemungkinan dia kekurangan gizi karena perkembangan yang tidak baik dilihat dokter pada saat USG kita bisa melihat intervensi sebelum lahir. Itu yang akan kita lakukan tahun ini," ungkapnya.

Sesudah Lahir

Budi menjelaskan ada beberapa intervensi yang dilakukan. Pertama yaitu menggalangkan ibu-ibu harus memberikan ASI. Kedua yaitu memperbaiki pola setelah anak diberikan ASI harus diberikan protein hewani.

"Bayi-bayi ini harus diberikan protein hewani ini yang salah persepsi masyarakat. Bukan hanya diberikan kalori saja bukan hanya diberikan karbohidrat, jadi semua makan tambahan itu harus konsentrasi ke protein hewani, kalau bisa lokal," ungkapnya.

Satu Butir Telur dan Susu UHT

Budi mengklaim salah satu cara yang digunakan seluruh dunia yaitu satu butir telur sehari. Setelah itu nantinya di atas usia 12 tahun anak-anak diharuskan mengkonsumsi susu UHT.

"Bukan susu kental manis karena susu kental manis itu isinya gula, tetapi ini harus dikasih susu UHT," ungkapnya.

Lalu Budi menjelaskan intervensi kedua yaitu jika masa pemberian ASI sudah selesai, para balita diwajibkan diberikan makanan tambahan mulai dari satu telur dan satu susu UHT. Pemberian bantuan tersebut akan digunakan menggunakan anggara dana desa dana khusus.

Pengukuran-Pengecekan Berat Badan Bayi dan Balita

Intervensi ketiga yaitu pengukuran balita setiap bulan. Mereka kata Budi harus melakukan pengecekan timbangan, lingkar kepala, hingga tinggi badan. Pihaknya pun sudah mengubah strategi sebelumnya 6 bulan sekali melakukan pengukuran kali ini menjadi 1 bulan sekali.

Pihaknya pun sudah melengkapi alat-alat tersebut di seluruh desa. Sebelumnya kata dia pihak Kemenkes hanya mengirimkan alat-alat tersebut di Puskesmas yang terdapat di 10 desa.

"Kebayang enggak kalau alat timbangannya mesti muter, 20 lokasi dalam satu bulan kan sulit, ini enggak terlalu mahal dan kemenkes akan mengintervensi, kita memberikan alat timbangan dan alat ukur tinggi badan itu di seluruh desa untuk bisa diukur, dan kita akan bikin itu digital kalau bisa. Jadi pelaporannya tidak manual lagi," bebernya.

Perbaiki Proses Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit

Intervensi keempat kata Budi yaitu setelah diukur berat tubuh bayi, jika alami penurunan atau tidak bertambah berat badannya akan dirujuk ke Puskesmas. Kemudian jika tinggi dan berat tubuhnya kurang akan segera dikirim ke Rumah Sakit.

"Jadi benar-benar posyandunya kalau berat kurang, nanti puskesmas ada intervensinya kita perbaiki juga, sehingga Puskesmas memiliki intervensi di level khusus, ada tambahan gizi yang harus dilakukan. Tapi kalau ternyata stunted tingginya kurang itu harus langsung dikirim ke Rumah sakit," bebernya.

Dis menjelaskan untuk anak-anak yang dirujuk ke Rumah Sakit. Walaupun tidak ditanggung BPJS Kesehatan, pihaknya nanti akan mengurus terait hal itu.

"Kemudian kita pastikan kalau dia sudah stunted itu tata laksana gizinya harus lebih baik di rumah sakit, ada namanya PKMK, makanan khusus, itu kita masukkan ke paket BPJS agar bayi yang stunted ini bisa address di rumah sakit," bebernya.

Imunisasi

Budi pun memastikan para bayi bisa mendapatkan imunisasi lengkap untuk mencegah peningkatan stunting di Indonesia. Budi menjelaskan ada dua vaksinasi dasar yang akan diberikan kepada bayi pada 1.000 hari pertama.

"Kita juga menambah dua vaksinasi dasar yang banyak berakibat terhadap infeksi bayi-bayi ini seribu hari pertama. Agar mereka tidak sakit, yaitu vaksinasi Pneumonia dan juga diare," kata Budi.

Pemberian vaksin tersebut ditujukan agar semua gizi yang masuk dipakai buat pertumbuhan bukan untuk melawan penyakit. Tidak hanya itu, program imunisasi tersebut akan terintegrasi dengan sistem vaksinasi covid-19.

"Kita akan integrasikan dengan sistem vaksinasi covid. Jadi monitoringnya berbasis teknologi dan real time," katanya.