Berkas Jessica belum P21, Polda kejar MLA dari kepolisian Australia

Merdeka.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengaku jika pihaknya belum bisa melengkapi berkas perkara Jessica Kumala Wongso. Awi mengungkapkan ada dokumen pendukung yang masih perlu dilengkapi, seperti Mutual Legal Assitantance in Criminal Maters (MLA) dari penyidikan di Australia bersama Australian Federal Police (AFP).

MLA itu sendiri adalah upaya suatu negara meminta bantuan ke negara lain dalam rangka penyelidikan proses tindak pidana yang alat-alat buktinya ada di negara tersebut.

"Ini masih berproses, kan butuh proses. Kami tentunya masih melengkapi dan melakukan kerja sama dengan kepolisian setempat dalam hal ini Australian Federal Police. Makanya dalam P19-nya, JPU menyampaikan bahwasanya meminta jawaban surat dari Asisten Sekretaris Kantor Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi Australia," kata Awi di Polda Metro Jaya, Kamis (19/5).

Selain itu, terkait tiga poin yang menjadi permintaan Jaksa, yaitu tentang pencarian dan penyitaan komputer, rekam medis dan catatan bank, Awi mengatakan sampai saat ini pihaknya masih mengupayakan data tersebut.

"Itu kan permintaan JPU. Kami sampaikan MLA belum bisa dipenuhi, namun demikian dilampirkan surat dari Senior Liasion Officer AFP dan Departemen Kejaksaan Agung Australia," paparnya.

Sebelumnya, Awi Setiyono mengungkapkan penyidik telah mengembalikan kembali berkas Jessica Kumala Wongso ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (18/5) pagi. Dalam pengembalian ini, pihaknya melampirkan surat-surat dari Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kemenkum HAM terkait penyelidikan Jessica.

"Kemarin P19 berkas Jessica dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) diterima oleh penyidik, dan tadi pagi pukul 08.00 WIB sudah dikembalikan lagi ke JPU, dan sudah dipenuhi permintaan JPU untuk melengkapi berkas," kata Awi kepada wartawan, Rabu (18/5).

Adapun permintaan jaksa dalam P19, ungkap Awi, adalah permintaan kepada penyidik untuk melampirkan jawaban dari Asisten Sekretaris Kantor Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi Australia sesuai dengan surat dari Direktur Central Authority dan Hukum Internasional Kemenkumham RI No AHU5 AH 12.07-54 tanggal 27 April 2016.

"Surat itu tentang pencarian dan penyitaan komputer, rekam medis dan catatan Bank," ujarnya.

Meski tak menjelaskan detail tentang isi surat, namun menurut Awi atas petunjuk jaksa tersebut, penyidik telah memenuhi dengan mengirimkan surat jawaban dari Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kemenkumham yg menyatakan bahwa permintaan MLA belum bisa dipenuhi saat ini.

"Permintaan tersebut belum bisa kami penuhi, namun ada beberapa lampiran yang kami juga kirimkan," ujarnya.

Lampiran tersebut yakni 1 lembar surat jawaban dari Senior Liasion Officer AFP Jakarta Office tentang Update in Reltion to JESSICA Supplementary Mutual Assistance Request dan 2 lembar surat jawaban dari Internasional Crime Cooperation Central Authority - Attorney Generals Department - Australian Government.

"(Belum P21) Ya belum. Intinya bersabar saja, kami masih menunggu hasil pihak JPU," tutupnya.