Berkas kasus korupsi Yance dilimpahkan ke jaksa penuntut

Merdeka.com - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus R Widyo Pramono mengatakan berkas perkara eks Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin alias Yance telah dilimpahkan oleh jaksa penyidik ke jaksa penuntut, dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Untuk berkas Yance itu dari jaksa penyidik sudah menyerahkan ke tahap penuntutan, setelah itu jaksa penuntut mengkaji lebih dalam apakah berkas ini segera dimasukkan ke pengadilan," kata Widyo kepada wartawan, Jakarta, Senin (6/10).

Dalam penuturannya, pihaknya tak mau tergesa-gesa dalam menindaklanjuti berkas Yance ke pengadilan. Sebab, dikhawatirkan akan ada kekurangan materil terkait kasus tersebut.

Dia menegaskan apabila berkas sudah cukup kuat, maka segera dilimpahkan pada tahap dua ke Kejaksaan Negeri berikut barang bukti dan tersangka.

"Kalau mau dimasukkan ke pengadilan itu diteliti sedemikian rupa, apakah ada kekurangan materilnya. Nah kalau sudah cukup persyaratan itu oleh jaksa calon penuntut umum menyatakan siap, go a head dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (tahap II). Lalu, Kejaksaan Negeri mempelajari sedemikian rupa lalu melimpahkan perkara itu ke pengadilan Tipikor," tutur dia.

Saat disinggung kapan pelimpahan tahap II itu dilakukan, Widyo mengaku belum bisa memastikan. Pasalnya, itu merupakan ranah Direktur Penuntutan Pidana Khusus.

"Itu ranahnya direktur penuntutan. Nanti direktur penuntutan, saya ajak segera mempercepat. Ada tahap-tahapnya. Karena sudah melimpah ke penuntutan nanti saya panggil direkturnya saya ajak untuk segera menyelesaikan masalah itu," tandasnya.

Diketahui politikus Golkar ini ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 September 2010 silam. Dia diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU I di Sumur Adem, Indramayu karena dinilai tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 42 miliar.

Saat Yance menjabat Bupati, Ia disinyalir menaikkan nilai harga jual tanah menjadi Rp 42 ribu permeter persegi padahal seharusnya harga tanah hanya Rp 22 ribu. Sehingga hal itu dianggap sebagai tindakan mark up.

Dalam kasus ini, ada tiga orang yang terlibat yakni pemilik SHGU Nomor 1 Tahun 1990 yang bertindak selaku kuasa PT Wihata Karya Agung, Agung Rijoto, mantan Sekretaris P2TUN Kabupaten Indramayu Daddy Haryadi, dan mantan Wakil Ketua P2TUN yang juga mantan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Mohammad Ichwan.

Maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1451K/Pid.SUS/2011, terdakwa korupsi PLTU Sumur Adem, Agung Rijoto dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta. Sementara dua lainnya, yakni Daddy Haryadi dan Mochamad Ichwan divonis bebas.