Berkunjung ke Palu, Mendikbud Pastikan Pemulihan Sekolah Terdampak Gempa 2018 Lancar

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, mendatangi Kota Palu untuk melihat bagaimana sistem belajar mengajar dan sarana serta prasarana pendidikan setelah wilayah tersebut diguncang gempa pada 2018 silam. Nadiem mendatangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 8 Kota Palu yang terdampak gempa cukup parah.

Mendikbud berharap pembangunan sekolah oleh pemerintah bersama United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berjalan dengan baik.

"Semoga sisa pembangunan oleh UNDP sukses. Tolong beritahukan saya, kalau ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan Kemendikbud," kata Nadiem di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 8, Kota Palu, pada Rabu (4/11).

Tetapi, Nadiem mengatakan, upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah pusat dalam mewujudkan pendidikan tidak bisa berjalan baik tanpa adanya kerja sama dari ujung tombak pendidikan yaitu pemerintah daerah, kepala sekolah, dan para guru.

"Kementerian tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kalau guru-guru dan kepala sekolahnya tidak bergerak duluan. Asal mengikuti prinsip dasar merdeka belajar di mana kepala sekolah diberikan kemerdekaan dan guru-gurunya juga diberikan kemerdekaan untuk memerdekakan murid-muridnya," ujar Nadiem.

Pasca gempa pada tahun 2018, SMK Negeri 8 Kota Palu tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan kelas darurat. Kelas darurat itu dibangun Kemendikbud sebanyak enam unit dan tiga unit dari swasta.

"Meskipun dengan kelas darurat, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik melalui dua metode yaitu secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring)," tutur Tardi, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMKN 8 Kota Palu.

Kunjungan Mendikbud didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola serta bersama para pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan para guru. Mereka berdiskusi terkait pembelajaran jarak jauh, penggunaan dana BOS, pengadaan alat informasi dan teknologi, guru ganda di SMK, guru garis terdepan, serta pengadaan gawai untuk program digitalisasi sekolah.

"Di tengah pandemi Covid-19, saya sangat mengapresiasi kebijakan BOS yang dikeluarkan Mas Menteri, di mana 100 persen dana BOS bisa digunakan untuk guru honorer," ujar Tri, salah satu pengurus MKKS perwakilan sekolah swasta.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com