Berlebihan kalau pemutaran film G30S/PKI digoreng jadi isu politik
Merdeka.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko angkat bicara terkait polemik kewajiban prajurit TNI menonton film 'Pengkhianatan G30S/PKI'. Menurutnya, instruksi tersebut harus dilihat konteksnya.
"Lihat konteksnya saja. Kalau konteksnya adalah pendidikan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau konteksnya digoreng jadi isu politik, itu yang berlebihan," kata Moeldoko.
Hal itu dikatakan Moeldoko yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) usai sosialisasi benih padi M400 di Desa Pontang, Ambulu, Jember, Rabu (27/9), disampaikan melalui rilis. Acara dihadiri ratusan petani di kabupaten tersebut.
-
Siapa aktor utama dalam peristiwa G30S/PKI? Di belakang Gerakan 30 September ada Ketua CC PKI DN Aidit, Kepala Biro Chusus PKI Sjam Kamaruzaman, Letkol Untung, Brigjen Soepardjo dan sejumlah tokoh lain.Mereka disebut aktor utama peristiwa berdarah tersebut.
-
Siapa yang memimpin gerakan G30S/PKI? Brigjen Soepardjo menjadi salah satu tokoh kunci dalam gerakan tersebut bersama DN Aidit, Sjam Kamaruzaman, dan Letnan Kolonel Untung Sjamsuri.
-
Siapa yang terlibat dalam G30S/PKI? Baru saja terjadi G30S/PKI. Harga barang dan BBM naik terus. Perekonomian sangat sulit.
-
Siapa yang memimpin pasukan G30S/PKI? Saat Soepardjo menanyakan bagaimana antisipasi jika kekuatan Angkatan Darat menyerang balik, Sjam yang mengendalikan operasi ini pun tidak punya jawaban.
-
Siapa pemimpin utama G30S/PKI? Para perwira militer utama G30S adalah Komandan Batalyon I Tjakrabirawa, Letkol Untung Syamsuri.Komandan Brigade I Djaja Sakti yang bertugas sebagai Pengamanan Ibukota, Kolonel Latief, dan Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan, Mayor Udara Sujono.Ada juga Panglima Komando Tempur dari Kalimantan Brigjen Soepardjo.
-
Kenapa film "Jenderal Soedirman" dibuat? Film drama biografi Indonesia dirilis pada 2015 dan menceritakan tentang pemimpin perang gerilya yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, Jendral Soedirman.
Ditanya wartawan apakah ideologi komunis muncul lagi sekarang ini, Moeldoko mengatakan, hal tersebut bukan hanya perlu analisa, tetapi perkembangannya harus termonitor dari waktu ke waktu.
"Saya sudah keluar dari TNI, secara intelijen itu yang memiliki (monitoring intelijen) hanya organisasi tadi, baik dari BIN dari TNI, maupun dari yang lain-lain. Dialah yang bisa menjawab semuanya," ujar peraih Adhi Makayasa Akabri 1981 ini.
"Kalau saya sulit mengatakan ini. Orang-orang yang menguasai intelijen itulah yang perlu ditanya seperti apa perkembangan saat ini," kata Moeldoko.
Lebih dari itu, Moeldoko mengajak semua elemen bangsa untuk tetap selalu waspada.
"Jadi, jawabannya satu, kita menjadi bangsa harus menjaga kewaspadaan nasional, sehingga paham (seekstrim) apapun tidak sempat tumbuh seperti saat ini," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko meminta Rocky tidak menganggu Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca SelengkapnyaMegawati menyentil kasus pemukulan relawan PDIP oleh TNI di Boyolali
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli menilai tayangan azan yang memperlihatkan sosok Ganjar bisa diartikan sebagai kampanye.
Baca SelengkapnyaPolemik Pernyataan Ganjar soal Film Porno, Ini Pembelaan PPP
Baca SelengkapnyaJokowi kecewa, kondisi politik terlihat lebih banyak drama dibanding adu gagasan.
Baca SelengkapnyaMabes TNI memberikan klarifikasi instruksi Panglima TNI Laksamana Yudo.
Baca Selengkapnya"Itu bagian dari drakor (drama korea)," kata Airlangga
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memperingati Rocky Gerung.
Baca Selengkapnya"Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi jangan main-main, kalau bersinggungan dengan itu saya akan berdiri paling depan itu," kata Moeldoko.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebut, pada zaman dulu TNI memiliki yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis. Saat ini hal tersebut sudah tidak ada lagi di TNI.
Baca Selengkapnya