Follow
Bermodal sprindik, KPK gadungan peras anggota DPR Medan Rp 2,5 M
Merdeka.com - Aparat Polda Metro Jaya berhasil membongkar aksi penipuan yang dilakukan penyidik KPK gadungan. Pelaku mencoba memeras seorang anggota DPRD Medan sebanyak Rp 2,5 miliar.
"Berkat sinergitas kuat antara Polda dan KPK, kemarin diamankan tiga orang atas nama Hrs, Ibn dan I. Dan tersangka hanya Hrs. Untuk Ibn dan I untuk sementara saksi," kata Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/7).
Tak hanya menuduh korbannya terlibat kasus korupsi. Pelaku sampai menggeledah rumah korbannya di Pesona Khayangan, Depok, Jawa Barat. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku membawa sprindik yang sudah ditandatangani Komisioner KPK.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
"Korban digeledah di rumahnya di Depok, dengan barang bukti air softgun, sprindik dan cap-cap. uang RP 25 juta yang mana uang pancingan dan Rp 25 juta transfer," ungkap Krishna.
Atas perbuatannya, pelaku HRS dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, Pasal 372 KUHP tentang penipuan penggelapan dengan unsur kata-kata bohong dan pasal 368 tentang pemerasan.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Salah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca Selengkapnya
Penyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.
Baca Selengkapnya
Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca Selengkapnya
Dugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca Selengkapnya
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnya
Dokumen-dokumen tersebut disita dari Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019-2022 Hiphi Hidupati (HH) dan karyawan swasta bernama Purwadi (P).
Baca Selengkapnya
Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.
Baca Selengkapnya
Hingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung
Baca Selengkapnya
INFOGRAFIS: Fakta Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya
Indra diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR.
Baca Selengkapnya