Bersurat ke MK, PSI minta uji materi soal kampanye segera disidang

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera menyidangkan Uji Materi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 terkait pasal tentang citra diri dan iklan kampanye. Mereka menilai keberadaan pasal tersebut merugikan partai baru seperti mereka.

Jubir Bidang Hukum PSI Rian Ernest mengatakan, pihaknya kembali memasukkan surat permohonan ke MK, agar sidang perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 untuk menguji UU Pemilu 2017 khususnya pada larangan beriklan di media massa cetak, elektronik dan internet dihapuskan. Dia meminta agar seluruh partai politik dibolehkan secara swadaya untuk beriklan.

"PSI merasa Undang-Undang Pemilu 2017 begitu ramah terhadap partai lama, tetapi begitu menekan partai baru seperti PSI. PSI tidak bisa beriklan dan melakukan sosialisasi politik secara lebih efisien mengenalkan partai dan para calegnya melalui media massa cetak, elektronik dan internet. Ancaman pidana pun membayangi. Sekjen PSI pun sempat hampir dipidana," katanya melalui pesan singkat, Jakarta, Jumat (21/9).

Dia mengungkapkan, permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu 2017 sudah dilakukan sejak awal Juni lalu. Namun setelah tiga bulan berlalu, sidang inti perkara belum digelar juga. Rian menganggap adanya pasal tersebut membuat PSI sebagai sebuah partai politik baru, tidak punya titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri selama puluhan tahun.

"Tidaklah adil bagi PSI, setelah mengalami beratnya verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum, untuk kemudian dipaksa berhadap-hadapan dengan partai besar, namun tidak diberi keleluasaan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik," jelasnya.

Untuk itu, PSI memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk segera memulai Pemeriksaan Persidangan. Mengingat karena masa kampanye yang akan menentukan nasib PSI di Pileg 2019 nanti sudah dimulai pada hari Minggu ini, 23 September 2018.

"PSI memahami bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sempat kewalahan dengan banyaknya pemeriksaan sengketa pilkada di daerah. Tapi PSI meminta agar keadilan bagi partai baru seperti PSI jangan sampai diabaikan. Niat PSI yang ingin membawa pembaruan di politik Indonesia kini berada di tangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi," tutupnya.

Seperti diketahui, pada Selasa (17/7), PSI telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Selasa (17/7).

Sementara itu pasal yang diuji oleh PSI adalah Pasal 1 angka 35, PSI memohon frasa 'dan/atau citra diri' dihapuskan, agar tidak ada lagi orang dikriminalkan hanya karena pencantuman nomor urut dan logo partai. PSI ingin agar rambu kampanye kembali jelas, penyampaian visi, misi dan program kerja.

Untuk ketiga pasal, yakni Pasal 275 ayat 2; Pasal 276 ayat 2; Pasal 293 ayat 1 sampai 3 pada intinya PSI meminta agar PSI diperbolehkan beriklan kampanye semenjak masa kampanye September.