Bertemu Jokowi, sejumlah kades curhat kesulitan susun SPJ dana desa

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di acara Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Lingkup Regional Balao Pemerintahan Desa yang digelar di Gedung Jogja Expo Center (JEC), Kabupaten Bantul, DIY, Rabu (25/7). Acara yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri ini menghadirkan 2.200 kepala desa (kades) dari Pulau Jawa dan Kalimantan.

Jokowi sempat mendengarkan curhatan para kades tentang pengelolaan dana desa. Para kades ini sempat mengeluhkan tentang kesulitan yang dialaminya saat menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana desa.

Yasmudi, seorang Kades dari Kabupaten Temanggung mengeluhkan tentang tebalnya SPJ yang harus digarapnya. Selain itu, Yasmudi juga mengeluhkan tentang susahnya menyusun SPJ secara rinci.

"Kesulitan menggunakan SPJ kaitannya dengan anggaran yang sudah masuk. Itu terlalu banyak dan tebal sekali. Perinciannya susah sekali," ujar Yasmudi di depan Jokowi.

Keluhan Yasmudi ditanggapi Jokowi dengan santai. Jokowi mengatakan siap mendiskusikan keluhan dari kades ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Saya belum nangkep sulitnya. (Kalau sulit) biar saya marahi Menteri Keuangan agar buat yang mudah," terang Jokowi.

Kades Ceper, Kabupaten Klaten, Hari Wibowo juga menyampaikan keluhannya terkait SPJ dana desa ke Jokowi. Salah satu kesulitannya adalah terkait masalah pajak.

"Sulit SPJ. Yang pertama masalah pajak kita memberdayakan masyarakat desa kebanyakan nggak punya NPWP padahal semua bantuan ada pajak. Toko nggak mau memberikan harga diskon sebelum pajak. Jadi harus meminta nota kosong. Karena nota kosong-kadang dipaido (dimarahi) warganya, dikira berbohong," papar Hari.

Jokowi berjanji akan membahas evaluasi tentang SPJ dengan Menkeu. Sehingga nantinya kerumitan yang dikeluhkan para kades bisa dicari solusinya.

"Nanti laporan pertanggungjawabannya akan dievaluasi. Agar lebih simpel, sederhana. Tetapi gampang ngeceknya. Yang paling penting gampang dicek gitu saja," tutup Jokowi.