Follow
Bertemu Ma'ruf Amin, MRP Minta Aparat Ditarik dari Tanah Papua
Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (28/11). MRP menyampaikan beberapa hal, salah satunya meminta agar aparat ditarik dari tanah Papua.
"Pentingnya penghapusan tindakan kekerasan di Tanah Papua. Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai pendekatan keamanan di Tanah Papua. Hendaknya pendekatan persuasif lebih diutamakan," kata Ketua Pokja Adat MRP Provinsi Papua, Demas Tokoro, usai bertemu di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Demas menjelaskan, penempatan personel kepolisian maupun prajurit TNI tidak cocok dengan masyarakat di sana. Sebaliknya, justru pendekatan sosiologis sangat kurang dilakukan aparat.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Kenapa TNI butuh pasukan besar di Papua? Butuh ada satu pasukan besar yang diterjunkan serentak untuk mengikat pasukan Belanda di wilayah Merauke.
-
Siapa yang memimpin pasukan TNI di Papua? Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menjelaskan bahwa Bandara di Agandugume tersebut telah dikuasai oleh OPM sejak awal Maret.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
"Karena pendekatan sosiologis bisa dilakukan, budaya bisa dilakukan, kemanusiaan, dan mental spiritual, itu penting untuk orang Papua," kata Demas.
Saat ini, katanya, tokoh-tokoh Papua dan pemerintah pusat serta kepala daerah sedang duduk bersama membicarakan bagaimana mengatasi persoalan di Bumi Cendrawasih. Harapannya, tidak ada lagi gesekan sosial seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Perluasan Otonomi Khusus
Selain itu, kata Demas, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk lakukan perluasan otonomi khusus. Serta, membentukan daerah otonom baru.
"Kita kembali ke UU Otsus Pasal 76, kalau memang ada pemekaran-pemekaran baru di Papua perlu ada pertimbangan persetujuan dari MRP dan DPRP. Bahkan DPRBP dan MPRBP. Karena kita satu UU," kata Demas.
Kemudian mengenai ketenagakerjaan. Menurut dia, perlu ada kebijakan yang memberikan ruang untuk masyarakat Papua memperoleh pekerjaan di semua sektor. Termasuk untuk jadi anggota TNI dan Polri.
"Perlu juga kebijakan bagi asli orang Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi, ekonomi serta infrastruktur dasar," ungkap Demas.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).
Baca Selengkapnya
Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
MRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca Selengkapnya
Belakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca Selengkapnya
Amnesty mengecam perlakuan tidak manusiawi diduga dilakukan prajurit TNI terhadap warga Papua tersebut.
Baca Selengkapnya
Sejumlah warga Rempang mengusir petugas yang hendak menawarkan relokasi.
Baca Selengkapnya
Dengan kerendahan hatinya dia meminta maaf atas nama anak buahnya.
Baca Selengkapnya
Panglima menegaskan, tindakan prajurit TNI di Polrestabes Medan itu tidak mewakili institusi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin mengingatkan, harus ada kejelasan penegakan hukum di tanah Papua.
Baca Selengkapnya
Kebijakan Panglima TNI mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI.
Baca Selengkapnya
Tagar All Eyes On Papua viral sebagai bentuk protes penolakan pembangunan perkebunan sawit di Boven Digoel.
Baca Selengkapnya