Bertemu Menteri ATR, Gubernur Edy Berharap Persoalan Tanah di Sumut Segera Tuntas
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan A Djalil, menggelar rapat dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dan Forkopimda di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Rabu (29/7). Mereka membahas sejumlah hal termasuk persoalan lahan eks hak guna usaha (HGU) PTPN 2 seluas 5.873,06 hektare (Ha).
Penyelesaian permasalahan tanah yang sudah bertahun-tahun ini akan dilakukan sesuai skema yang dirancang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut. Menteri ATR, Sofyan A Djalil, menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sumut, Forkopimda dan stakeholder terkait koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Sumut.
Gubernur Edy Rahmayadi berharap dengan adanya skema penyelesaian dan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, dapat segera menuntaskan berbagai persoalan tanah di daerah ini.
-
Bagaimana Andika ingin menyelesaikan masalah ini? 'Makanya gue bilang, gini aja, kita kan ada tinju, nih. Nah, kita tinju aja di ring. Gua bilang ke bapaknya gitu. loh,' paparnya.
-
Bagaimana seseorang menyelesaikan masalah? Dalam menyelesaikan masalah, Kamu lebih memilih pendekatan yang logis, kalkulatif, dan objektif.
-
Bagaimana mengatasinya? Cara mengatasi baby blues yang pertama adalah istirahat yang cukup. Manfaatkan waktu tidur Si Kecil untuk Anda tidur. Jika ia terbangun di malam hari karena mengompol dan Anda masih butuh tidur untuk memulihkan tenaga, jangan ragu meminta bantuan pasangan untuk mengganti popok Si Kecil dan menjaganya sejenak.
-
Bagaimana Dewi Perssik selesaikan masalah tahun lalu? 'Itu terjadi hanya kesalahpahaman saja dan sudah diselesaikan dengan cara damai, jadi jangan diingat-ingat lagi,' tegas pelantun tembang Mimpi Manis ini.
-
Bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi kondisi ini, penting untuk menggunakan retinol dengan konsentrasi yang tepat, memastikan kulit terhidrasi dengan baik, dan memberi waktu bagi kulit untuk beradaptasi dengan pengelupasan yang lebih aktif.
"Ini lebih dari 20 tahun permasalahannya dan bila tidak kita selesaikan sekarang seterusnya itu tidak akan terselesaikan, kita harus menyelesaikan ini sekarang," kata Edy Rahmayadi saat Rapat Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Sumut.
Dalam skema tersebut, Gubernur Sumut bertugas membentuk tim inventaris yang bertugas untuk menetapkan daftar nominatif baru.
"Kita sudah membentuk Tim Inventaris untuk mempercepat penyelesaian eks HGU PTPN 2 pada 30 Juni lalu dan mereka sudah bekerja. Kita tentu terus mendorong dan mendukung tim ini untuk menyelesaikan tugas-tugasnya agar masalah yang sudah sangat lama berlangsung ini selesai," kata Edy Rahmayadi.
Edy ingin masyarakat memiliki kepastian hukum terkait lahan eks-HGU PTPN 2 sehingga konflik bisa dihindari. Hal itu menjadi penekanan Edy Rahmayadi karena selama ini masyarakat dan pemerintah telah banyak menghabiskan energi untuk menyelesaikan masalah ini.
"Permasalahan ini sudah banyak menghabiskan energi baik pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat demo, ada juga konflik. Jadi, bila ada kepastian hukum hal ini tidak akan terjadi lagi. Kita bisa menggunakan energi dan waktu ke hal yang lain sehingga kita lebih produktif," tambah Edy.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengapresiasi dan bersyukur karena saat ini Pemprov Sumut telah memiliki skema yang disusun BPN Sumut. Skema tersebut menurut Sofyan siap untuk diterapkan agar menyelesaikan permasalahan tanah di Sumut.
"Sejak tahun 2000 sampai sekarang masalah ini belum selesai. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memiliki skema penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini," kata Sofyan seusai rapat. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Edy Rahmayadi berjanji akan membenahi infrastruktur jika menang Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaAHY menekankan dirinya bersama Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendirian.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca SelengkapnyaAHY pun mengingatkan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pekerjaan Kementerian ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca Selengkapnya"Saat berkeliling Sumut, kami rasakan dorongan pada kami untuk menangkan pertarungan," kata Hasan.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
Baca SelengkapnyaMenurut Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, pertemuan kedua pucuk pimpinan tersebut bersifat audiensi biasa yang dilakukan oleh pejabat baru.
Baca SelengkapnyaLangkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaSengketa lahan Hotel Sultan antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo belum menemukan titik terang.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memberikan anggaran belanja tambahan untuk 2024.
Baca Selengkapnya