Bertemu MPR, Wapres JK Berharap di Indonesia Ada Lembaga Negara Tertinggi

Merdeka.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama 9 pimpinan MPR menyambangi rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/10). Dalam kunjungannya mereka memberikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10) mendatang.

Tidak hanya memberikan undangan, mereka juga berbincang banyak hal, mulai dari konstitusi. JK pun, kata Bamsoet, memberikan masukan terkait rencana amandemen UUD 1945.

"Atas rekomendasi MPR amandemen terbatas dan adanya rencana diadakannya kembali GBHN. Jadi kami sampaikan ke Pak JK bahwa memang kami membuka diri terhadap aspirasi publik," katanya usai bertemu JK di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Tidak hanya itu, JK juga memberikan saran terkait di Indonesia kali ini tidak ada lembaga negara yang tertinggi. Menurutnya, saat ini lembaga negara setara. Sebab itu nantinya JK meminta agar pemerintah selanjutnya untuk mempelajari kembali bagaimana kedudukan lembaga-lembaga lain hingga MPR.

"Jadi sama semua lembaga tinggi negara, yang menjadi pertanyaan Pak JK , siapa mengawasi siapa, pak ya? ini yang memang perlu kita pelajari kembali bagaimana kedudukan MPR di masa yang akan datang di antara lembaga-lembaga lainnya," ungkap Bamsoet.

Sebelumnya diketahui Pimpinan MPR sempat membahas soal amandemen UUD 1945 bersama presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembahasan itu dilakukan saat pimpinan MPR menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan, akan ada pertemuan lanjutan dengan SBY untuk membahas amandemen UUD 1945. Pertemuan itu kemungkinan dilakukan setelah pelantikan presiden 20 Oktober mendatang.