Bertemu Pimpinan Serikat Buruh, Ganjar Bicara Sistem Pengupahan hingga Omnibus Law
Merdeka.com - Bakal calon presiden 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo menerima kedatangan sejumlah pimpinan serikat buruh pada Hari Buruh Internasional, Senin (1/5). Pertemuan dilakukan di Kantor Perwakilan Pemprov Jawa Tengah, Jakarta Selatan.
Ganjar mengatakan dirinya dan para pimpinan partai buruh mendiskusikan sejumlah hal. Mulai dari, kesejahteraan buruh, sistem pengupahan, hingga aturan yang ada di Undang-undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law.
"Kami berdiskusi cukup panjang, tentang kondisi perburuhan yang ada di Indonesia dan saya senang karena diskusinya cukup tajam. Membicarakan bagaimana kesejahteraan buruh, bagaimana perlindungan buruh, bagaimana sistem pengupahan termasuk regulasi yang ada di Omnibus Law," kata Ganjar kepada wartawan usai pertemuan, Senin (1/5).
-
Siapa yang menilai konsep Ganjar pas? Anang yang merupakan anggota relawan ExtravaGanjar menilai yang disampaikan Ganjar sangat pas dengan aspirasi pelaku industri kreatif Indonesia.
-
Siapa yang tanggapi pernyataan Ganjar? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merepons, pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Apa yang dibahas PPP dan partai pengusung Ganjar? Terlebih, nama-nama yang ada sudah mengerucut dan dibahas bersama partai politik pengusung Ganjar Pranowo.
-
Mengapa Ganjar berdialog dengan UMKM? Kegiatan ini merupakan rangkaian safari politik Kampanye Pilpres 2024.
-
Apa permintaan Ganjar-Mahfud di sidang sengketa? 'Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut satu, dan H. Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut tiga di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024,' kata Todung.
-
Kenapa Ganjar-Mahfud fokus pada kemudahan hukum untuk wirausaha? Ganjar Pranowo mengatakan, payung hukum menjadi tolak ukur roda pemerintahan dalam pelbagai bidang. Pasangan capres-cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md berjanji akan memberikan kemudahan bagi pengusaha, terutama wirausahawan baru. Ganjar-Mahfud menorehkan janji ini dalam salah satu program prioritasnya.
Dia melihat buruh bukan menolak UU Omnibus Law. Hanya saja, kata Ganjar, para buruh mempermasalahkan keberadaan klaster ketenagakerjaan ada dalam undang-undang itu.
"Dan diskusi yang kita lakukan tadi ada beberapa poin yg pengin kami diskusikan untuk melakukan semacam catatan mana yang harus dikoreksi, mana yang harus ditambah, dan bagaimana membangun kesepakatan sehingga hubungan industrialnya cukup baik," jelasnya.
Ganjar pun menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dia tak mau berbicara apakah aspirasi yang disampaikan para buruh akan dibawa dalam visi misi Pilpres 2024.
"Saya menyampaikan terima kasih, yang penting adalah membangun agenda bersama soal isu perburuhan ke depan dan bagaimana menciptakan keseimbangan-keseimbangan dalam bahasa saya equal gitu ya, dalam konteks relasi hubungan industrial yang ada," tutur Ganjar.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar berdikusi dengan serikat buruh yang ada di Kabupaten Tangerang.
Baca SelengkapnyaKeluhan dan ketidaknyamanan para buruh, harus diakomodir melalui ruang musyawarah.
Baca SelengkapnyaAda juga aspirasi selanjutnya soal status pekerja buruh yang semuanya berharap dapat menjadi pegawai tetap.
Baca SelengkapnyaSikap ini diambil sebagaimana tujuan utama didirikannya partai berlambang padi tersebut pada tahun 2020 lalu.
Baca SelengkapnyaRibuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.
Baca SelengkapnyaPratikno belum bisa memastikan apakah perwakilan kelompok buruh akan diterima atau tidak.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya mereka meminta pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta PP Turunannya.
Baca SelengkapnyaKepolisian juga menyiapkan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Merdeka.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa itu karena permintaan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.
Baca SelengkapnyaPartai Buruh akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, pada periode mendatang.
Baca SelengkapnyaMassa buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaCalon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya