Bertemu PM Malaysia, Wapres JK bahas pendidikan anak-anak TKI

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas beberapa hal termasuk mengenai pendidikan anak-anak TKI di Sarawak dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Dalam pertemuan itu, kami ingin hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi lebih baik," kata Kalla yang didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno di hotel bintang lima, Kuala Lumpur.

Seperti dilansir dari antara, Dia menambahkan, beberapa hal dibicarakan termasuk mengenai pendidikan anak-anak TKI yang berada di wilayah Sarawak dengan merealisasikan sekolah Indonesia di wilayah tersebut seperti CLC (community learning center).

Politisi Golkar ini mengungkapkan, Sarawak memang punya aturan tidak mengizinkan Konsulat Jenderal RI di Kuching mendirikan sekolah. Namun, pihak perusahaan yang mempekerjakan TKI dan terdapat anak-anaknya bisa mengajukan izin ke pihak pemerintahan di sana.

Dubes Herman Prayitno mengatakan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak akan memberitahukan kepada pihak perusahaan seperti Sime Darby dan Fielda agar segera mendaftarkan untuk penyediaan tempat pendidikan (CLC) untuk anak-anak TKI.

"Di Sarawak, perusahaan seperti Sime Darby dan Fielda yang bisa mengajukan izin pendirian pusat pendidikan untuk anak TKI," ucapnya.

Meski demikian, lanjut dia, dalam pelaksanaannya akan dikelola oleh pihak Indonesia seperti Konjen Kuching, Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dubes Herman menambahkan jumlah CLC tersebut nantinya disesuaikan dengan wilayah Sarawak yang banyak anak-anak Indonesia.

"Jumlah anak TKI di Sarawak tidak sebanyak di Sabah. Mungkin sekitar 10 ribuan," ucapnya.

PLRT Sementara itu, beberapa hal lainnya yang dibicarakan Wapres Kalla dan PM Najib juga mengenai peluang ekonomi, ekspor-impor, peningkatan pariwisata hingga rencana penghentian pengiriman Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) tahun 2017.

"Soal PLRT kami sudah informasikan sejak dua hingga tiga tahun lalu bahwa tahun 2017 kami rencanakan dihentikan," ucap Wapres Kalla.

Indonesia, lanjut dia, akan mengirim TKI yang lebih profesional seperti menjadi asisten rumah tangga sehingga mendapatkan gaji yang lebih baik dan menjadi pekerja formal.

Indonesia berusaha agar TKI di luar negeri punya kelengkapan dokumen, tapi tergantung juga dengan negara penerima seperti Malaysia, karena mereka yang menentukan berdokumen lengkap atau tidak.

"Jika TKI dianggap ilegal adalah buruh yang terjerat dengan hukum maka majikannya juga terkena dengan jerat hukum," ucapnya.