Bertemu Wiranto, GNPF sebut aksi 112 bukan untuk jatuhkan pemerintah

Merdeka.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bachtiar Nasir menegaskan tidak ada long march dalam aksi yang diselenggarakan 11 Februari 2017 atau yang dikena 112. Bachtiar mendukung aparat penegak hukum menindak tegas peserta aksi yang kedapatan melakukan long march. GNPF tidak bertanggung jawab atas aksi long march dan menganggap bukan bagian dari mereka.

"Jadi kita pertegas dengan ini secara resmi bahwa tidak ada long march (dalam aksi 11/2)," tegasnya di hadapan awak media saat menggelar pertemuan antara GNPF MUI dengan Menko Polhukam Wiranto di rumah dinas Menko Polhukam, Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/2).

Bachtiar menambahkan, para ulama sudah sepakat aksi 112 hanya berupa doa bersama, dimulai salat Subuh berjamaah, demi kebaikan negeri. Pihaknya juga menjamin tidak ada tausiyah atau ceramah yang bernada provokasi.

"Lalu dilanjutkan dengan tausiah tausiah yang tidak memprovokasi dengan tausiyah-tausiyah yang membawa pada kesejukan dan kedamaian dan ujungnya pada persatuan Indonesia," kata dia.

Bachtiar menegaskan, pertemuan dengan Menko Polhukam Wiranto untuk memberikan penjelasan perihal tujuan aksi 112. Dia tidak ingin aksi ini disalahartikan sebagai upaya melakukan makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah secara konstitusi.

"Gerakan kami tidak sedikitpun bertujuan menggulingkan pemerintahan tidak ada niat sedikitpun dari kami untuk menjatuhkan pemerintahan negeri ini," tegasnya.

Bachtiar menjelaskan aksi itu justru bertujuan baik yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun kedaulatan di Indonesia demi tegaknya hukum dan keadilan. Lebih lanjut dia menyatakan, umat Islam di Tanah Air tidak ingin dibenturkan dengan pemerintah oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah Indonesia.

"Jadi kepada umat Islam seluruh Indonesia jangan mau dibenturkan antara kita umat Islam yang cinta kedamaian dengan pemerintah Indonesia yang juga menginginkan kemajuan bagi Republik Indonesia dan ini akan kami pertahankan sehingga jika ada setelah ini provokasi-provokasi atau info-info yang membenturkan maka kami pertegas bahwa itu tidaklah benar," paparnya.

Di samping itu Bachtiar berharap pemerintah bisa menegakkan hukum di Indonesia dengan seadil-adilnya dan tanpa rekayasa. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.