Bertemu Yudi Latief & Mahfud MD, Ketua DPR dukung UKP-PIP jadi BPIP

Merdeka.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief didampingi Romo Benny Susetyo dan anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Muhammad Mahfud MD bertemu dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sekitar pukul 11.00 WIB. Pertemuan ini membahas sejumlah kerjasama antara DPR dan UKP-PIP.

Bamsoet mengatakan DPR mendukung UKP-PIP dijadikan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Hal ini karena cakupan tugas UKP-PIP bukan hanya untuk kepentingan pemerintah tetapi meluas untuk kepentingan nasional. Pembahasan pengubahan UKP-PIP menjadi BPIP tengah masuk tahap finalisasi.

"Sehingga tepat rasanya untuk dibentuk suatu badan kalau dulu BP7 atau kalau sekarang mungkin BPIP. Mudah-mudahan dengan badan ini cakupan lebih luas," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).

DPR dan UKP-PIP sepakat melakukan kerja sama untuk memberikan pendidikan moral Pancasila pada masa orientasi anggota dewan baru periode 2019-2024. Tujuannya, agar anggota DPR baru lebih berkualitas dan memiliki wawasan luas soal Pancasila.

"Tahun lalu kita bekerjasama dengan Lemhanas seminggu, nanti saya minta bekerjasama dengan BPIP agar lebih berkualitas dan berwawasan nasional demi kepentingan bangsa," ujarnya.

Lebih lanjut, Bamsoet menuturkan, DPR bekerjasama dengan UKP-PIP untuk melakukan legislatif review. Kerjasama ini didasari karena banyaknya produk UU yang bertentangan dengan Pancasila.

"Di bawahnya dengan Perda yang jumlahnya ribuan yang bertentangan dan merugikan daerah. Karena kalau keputusan MK untuk melihat pengadilan maka prosesnya lama," terangnya.

Di kesempatan sama, Yudi Latief menginginkan ideologi Pancasila terlembagakan dalam segala produk perundang-undangan. Untuk itu, UKP-PIP bekerja sama dengan DPR melakukan legislatif review agar regulasi yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi, yang akhirnya digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita harus memastikan karena Pancasila adalah dasar hukum, sumber dari negara hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat DPR dan pemerintah harus sesuai Pancasila," jelas Yudi.

Yudi menjelaskan, banyak undang-undang dan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan Pancasila akhirnya diujimaterikan di MK.

"Kita juga masalah ada ratusan bahkan ribuan Perda setiap tahun yang ini bertentangan dengan Pancasila. Bagaimana nanti legislatif review dapat dilakukan," ungkapnya.

DPR bersama UKP-PIP, lanjut Yudi, juga mendapat satu pemahaman bersama untuk mengawal Pancasila agar masuk dalam seluruh segmen kehidupan masyarakat di Indonesia.

"Selebihnya di luar itu ada kesamaan pandangan dengan mengutamakan Pancasila di kehidupan. Sehingga DPR tidak hanya menjalankan aspek teknis perundang-undangan," tukasnya.