Besaran Dana BOS Mengacu pada Harga Bahan Konstruksi di Daerah
Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikubu) telah meluncurkan sistem baru pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada awal 2021. Dalam sistem ini, besaran dana yang diterima setiap sekolah akan berbeda.
Sekretaris Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Sutanto memaparkan, besaran Dana BOS bergantung pada indeks kemahalan masing-masing wilayah. "Jadi semakin tinggi tingkat kemahalannya, indikator kemahalan yang kita gunakan adalah indikator kemahalan konstruksi yang kita jadikan dasar yang dikeluarkan BPS," katanya dalam sebuah webinar, Jumat (26/3).
Jumlah siswa juga menjadi penentu besaran Dana BOS. Angkanya akan menjadi faktor pengali dari indeks kemahalan wilayah.
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah. 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
-
Bagaimana Kemendikbudristek pulihkan sistem KIP Kuliah? 'Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru,' katanya.
-
Apa perubahan yang dilakukan Kemenhub di sekolah kedinasan? Kementerian Perhubungan merancang perombakan kurikulum pendidikan di 33 sekolah kedinasan di bawah naungannya. Kebijakan ini buntut kasus kematian siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Putu Satria Ananta Rustika (19) usai dianiaya senior Tegar Sanjaya (21).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Kenapa Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Staf Khusus Menteri Perhubungan, Prof Wihana Kirana Jaya mengatakan, kurikulum baru nantinya akan membuat siswa lebih sibuk melakukan kegiatan kemanusiaan. 'Kami tahu kebutuhan milenial dan kelompok Z sekarang sudah tidak boleh seperti pendidikan masa lalu, adik-adik nanti berubah lebih tolong menolong, nilai-nilai itu akan ada di dalam kurikulum, dan sifatnya softskill kebutuhan tentang penyelesaian masalah, komunikasi, dan digitalisasi,' kata Prof Wihana saat mendampingi Menhub mendatangi rumah duka Putu di Bali.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
"Di kabupaten Salatiga misalnya akan berbeda (besaran Dana BOS) dengan di kabupaten di Papua," katanya. Kondisi ini disebabkan biaya hidup di Papua bisa dua kali lipat ketimbang di Salatiga.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membeberkan alasan di balik langkahnya untuk membedakan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) di setiap wilayah. Menurutnya hal itu dilakukan untuk menghadirkan keadilan bagi sekolah di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemahalan lebih tinggi ketimbang daerah lain, semisal di luar Jawa.
Selama ini satuan biaya Dana BOS diberikan sama, tidak ada perbedaan antarwilayah "Sebelumnya kita tidak mengambil faktor bahwa bisa saja satu setengah kali lebih mahal daripada daerah lainnya. Dan kita (dulu) nggak mengikuti faktor-faktor ini, sehingga sekolah-sekolah yang kecil di daerah yang lebih terluar dan tertinggal itu mereka yang paling dirugikan," sebut Nadiem dalam siaran daring, Kamis (25/2).
Dia mencontohkan, sekolah yang letaknya cukup jauh dari pusat kota bisa saja untuk membangun sebuah bangunan dengan komponen biaya lebih mahal. "Ini kita mengambil contoh di NTT, di mana di Kabupaten Timur Tengah NTT itu tahun 2021 akan mengalami perubahan cukup signifikan, sekitar lima sampai enam persen alokasi Dana BOS-nya, karena kita sudah memfaktorkan indeks kemahalan masing-masing area," sebutnya.
Hal yang sama juga terjadi di Kepulauan Aru, Maluku. Harga kebutuhan pokok di sana cukup mahal lantaran akses yang cukup sulit, begitu juga bahan-bahan konstruksi untuk membangun sekolah.
Karena itu, kata Nadiem peningkatan Dana BOS di sana cukup signifikan, yakni mencapai 40 sampai 50 persen. "Jadi ini kabar sangat gembira untuk teman-teman kita, terutama yang di tempat-tempat kepulauan seperti di daerah Maluku, dan di timur Indonesia," katanya.
Reporter: Yopi Makdori (Liputan6.com)
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPK rekomendasikan Wali Kota Banjarbaru agar meminta Kadisdik selaku penanggungjawab BOS lebih cermat
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaMeningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaSekolah swasta gratis di Jakarta tak akan menerapkan peraturan zonasi dan batasan usia atau umur seperti di sekolah negeri.
Baca SelengkapnyaKeluhan tersebut ramai dikomentari dan menjadi pembahasan.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi terkait rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJika anggaran pendidikan dalam APBN digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaAdapun, dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mengatakan bahwa nilai anggaran program makan bergizi gratis (MBG) per porsi akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya