Besok digelar, deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar tak dapat izin
Merdeka.com - Neno Warisman, deklarator #2019GantiPresiden tiba di Makassar, Sabtu, (11/8). Dia terpaksa 'dievakuasi' naik ke kamarnya di Hotel Horison saat panitia berdebat dengan Kapolrestabes Makassar Kombes Irwan Anwar dan Direktur Intelkam Polda Sulsel Kombes Agus Rahendra terkait legalitas kegiatan yang akan digelar di Jalan Jenderal Sudirman, depan Monumen Mandala, Minggu besok, (12/8).
"Mau istirahat dulu di kamar," kata panitia deklarasi #2019GantiPresiden sembari mengarahkan Neno Warisman bergeser dari lobi hotel meninggalkan perdebatan antara polisi dan panitia yang mulai memanas.
"Ini kegiatan tidak ada izinnya, jadi kalau besok dipaksakan berarti ilegal," tegas Kombes Agus yang memancing teriakan takbir di antara panitia.
-
Kapan pelantikan Presiden dan Wapres? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Kenapa pembangunan Istana Wakil Presiden tertunda? 'Desainnya berubah, waktu lelang pertama kita dengan desain yang juara sanyembara pertama. Tapi setelah di cek pak presiden beliau melihat perlu direvisi sehingga kita revisi. Nah itu nanti kita nggak tahu lelang ulang atau ekggak gitu loh, tapi baru akan dimulai,' jelas Basuki.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kenapa AS perlu menunggu lama untuk hasil pilpres? Meskipun biasanya hasil pemilihan presiden diumumkan pada malam hari pemungutan suara, kali ini mungkin akan ada penundaan dalam pengumuman hasil akhir selama beberapa hari. Proses penghitungan suara dalam pemilihan presiden AS memerlukan waktu yang cukup lama karena ukuran negara yang sangat besar, populasi yang padat, serta perbedaan waktu yang ada di berbagai wilayah.
-
Apa saja tahap persiapan Pilkada 2024 di Jawa Tengah? Tahapan PersiapanPerencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024 Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara: Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BawasluPemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16 November 2024Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 31 Mei 2024Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024 - Senin, 23 September 2024
-
Kapan pelantikan Prabowo? Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih berlangsung hari ini, Minggu (20/10/2024), di Gedung DPR-MPR Jakarta.
Sementara Kapolrestabes Makassar Kombes Irwan Anwar menjelaskan, hingga Jumat (10/8), panitia telah diberi kesempatan untuk melengkapi persuratan, namun sampai hari ini persuratan yang dimaksud belum terpenuhi. Antara lain surat ke Badan Kesbangpol tema kegiatannya bakti sosial untuk Lombok dan Bali telah direvisi menjadi sosialisasi gerakan nasional menjaga kedaulatan NKRI.
Hasil revisi surat itupun tetap tidak sesuai dengan tema dalam surat izin yang dimintakan ke Polrestabes yakni kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden. Oleh karena itu, kata Irwan, tidak dikeluarkan rekomendasi untuk dibawa ke Polda Sulsel sebagai pihak yang berhak keluarkan izin karena pembicaranya ada orang di luar Sulsel dan massa yang akan datang juga dari berbagai daerah di Sulsel.
Faisal Silenang, pengacara Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sulsel sebagai penyelenggara deklarasi #2019GantiPresiden mengatakan pihaknya sangat menyayangkan sikap kepolisian yang mempersoalkan masalah administrasi dan tema kegiatan sehingga kesannya menghalang-halangi acara.
"Yang penting itu adalah kepolisian melakukan pengamanan. Bagaimana kegiatan ini bisa berjalan lancar dan aman. Bukan mempersoalkan masalah tema," cetusnya.
Menanggapi itu, Irwan menegaskan, pihaknya tidak menghalang-halangi melainkan meminta panitia melengkapi persyaratan agar kegiatan tersebut legal.
Setelah melalui debat yang alot, akhirnya pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Namun panitia tetap nekat menggelar kegiatan besok.
"Intinya begini, karena tidak ada izin keluar dari kami karena persyaratan tidak terpenuhi maka kegiatan itu ilegal jika benar besok tetap berlangsung. Hanya saja, sebagai pihak keamanan, kami tetap akan melakukan pengamanan," tandas Irwan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.
Baca SelengkapnyaGolkar resmi dukung Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaLaporan relawan Ganjar soal deklarasi Prabowo di museum di tolak Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaPratikno menjelaskan, banyak variabel untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota melalui Keppres.
Baca SelengkapnyaMasa kampanye akan dilakukan dalam 75 hari ke depan sampai 10 Februari nanti.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbang ke IKN Hari Ini, Tinjau Kesiapan Istana, Kantor Presiden hingga Tempat Upacara 17 Agustus
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo menegaskan batas waktu pendaftaran sengketa pilkada adalah tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan
Baca Selengkapnya