Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Besok digelar, deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar tak dapat izin

Besok digelar, deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar tak dapat izin Neno warisman di Makassar. ©2018 Merdeka.com/Salviah Ika Padmasari

Merdeka.com - Neno Warisman, deklarator #2019GantiPresiden tiba di Makassar, Sabtu, (11/8). Dia terpaksa 'dievakuasi' naik ke kamarnya di Hotel Horison saat panitia berdebat dengan Kapolrestabes Makassar Kombes Irwan Anwar dan Direktur Intelkam Polda Sulsel Kombes Agus Rahendra terkait legalitas kegiatan yang akan digelar di Jalan Jenderal Sudirman, depan Monumen Mandala, Minggu besok, (12/8).

"Mau istirahat dulu di kamar," kata panitia deklarasi #2019GantiPresiden sembari mengarahkan Neno Warisman bergeser dari lobi hotel meninggalkan perdebatan antara polisi dan panitia yang mulai memanas.

"Ini kegiatan tidak ada izinnya, jadi kalau besok dipaksakan berarti ilegal," tegas Kombes Agus yang memancing teriakan takbir di antara panitia.

Orang lain juga bertanya?

Sementara Kapolrestabes Makassar Kombes Irwan Anwar menjelaskan, hingga Jumat (10/8), panitia telah diberi kesempatan untuk melengkapi persuratan, namun sampai hari ini persuratan yang dimaksud belum terpenuhi. Antara lain surat ke Badan Kesbangpol tema kegiatannya bakti sosial untuk Lombok dan Bali telah direvisi menjadi sosialisasi gerakan nasional menjaga kedaulatan NKRI.

Hasil revisi surat itupun tetap tidak sesuai dengan tema dalam surat izin yang dimintakan ke Polrestabes yakni kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden. Oleh karena itu, kata Irwan, tidak dikeluarkan rekomendasi untuk dibawa ke Polda Sulsel sebagai pihak yang berhak keluarkan izin karena pembicaranya ada orang di luar Sulsel dan massa yang akan datang juga dari berbagai daerah di Sulsel.

Faisal Silenang, pengacara Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sulsel sebagai penyelenggara deklarasi #2019GantiPresiden mengatakan pihaknya sangat menyayangkan sikap kepolisian yang mempersoalkan masalah administrasi dan tema kegiatan sehingga kesannya menghalang-halangi acara.

"Yang penting itu adalah kepolisian melakukan pengamanan. Bagaimana kegiatan ini bisa berjalan lancar dan aman. Bukan mempersoalkan masalah tema," cetusnya.

Menanggapi itu, Irwan menegaskan, pihaknya tidak menghalang-halangi melainkan meminta panitia melengkapi persyaratan agar kegiatan tersebut legal.

Setelah melalui debat yang alot, akhirnya pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Namun panitia tetap nekat menggelar kegiatan besok.

"Intinya begini, karena tidak ada izin keluar dari kami karena persyaratan tidak terpenuhi maka kegiatan itu ilegal jika benar besok tetap berlangsung. Hanya saja, sebagai pihak keamanan, kami tetap akan melakukan pengamanan," tandas Irwan.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.

Baca Selengkapnya
Beredar Kabar soal Deklarasi Prabowo-Gibran, Begini Situasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi
Beredar Kabar soal Deklarasi Prabowo-Gibran, Begini Situasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Golkar resmi dukung Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tolak Laporan Relawan Ganjar soal Deklarasi Prabowo di Museum, Ini Alasannya
Bawaslu Tolak Laporan Relawan Ganjar soal Deklarasi Prabowo di Museum, Ini Alasannya

Laporan relawan Ganjar soal deklarasi Prabowo di museum di tolak Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham

Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Jokowi Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Terungkap Alasan Jokowi Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Pratikno menjelaskan, banyak variabel untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota melalui Keppres.

Baca Selengkapnya
Masa Kampanye Dimulai, Pj Gubernur Jateng Belum Terima Surat Cuti Gibran
Masa Kampanye Dimulai, Pj Gubernur Jateng Belum Terima Surat Cuti Gibran

Masa kampanye akan dilakukan dalam 75 hari ke depan sampai 10 Februari nanti.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota

Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbang ke IKN Hari Ini, Tinjau Kesiapan Istana, Kantor Presiden hingga Tempat Upacara 17 Agustus
Jokowi Terbang ke IKN Hari Ini, Tinjau Kesiapan Istana, Kantor Presiden hingga Tempat Upacara 17 Agustus

Jokowi Terbang ke IKN Hari Ini, Tinjau Kesiapan Istana, Kantor Presiden hingga Tempat Upacara 17 Agustus

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun
PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun

Djarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.

Baca Selengkapnya
MK Tegaskan Belum Terima Gugatan Sengketa Pilkada Provinsi Hingga Senin Siang
MK Tegaskan Belum Terima Gugatan Sengketa Pilkada Provinsi Hingga Senin Siang

Suhartoyo menegaskan batas waktu pendaftaran sengketa pilkada adalah tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan

Baca Selengkapnya