Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Besok tenggat waktu, uang tebusan 10 WNI sudah disiapkan

Besok tenggat waktu,  uang tebusan 10 WNI sudah disiapkan Kemenhan luncurkan portal Bela Negara. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu ‎menegaskan pemerintah tengah melakukan proses negosiasi dengan pihak Filipina terkait penyanderaan 10 orang warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Sekarang kami sedang berada pada tahap diplomasi dan negosiasi. Mudah-mudahan ini yang terbaik ya," kata Ryamizard di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).

Dijelaskannya, pemerintah mempertimbangkan menempuh jalur militer untuk membebaskan 10 ‎ WNI tersebut. Sejauh ini, proses diplomasi merupakan langkah bijak yang dilakukan Indonesia.

Orang lain juga bertanya?

"Karena kalau dengan kegiatan militer kan, ada dampaknya yang mati nanti. Kalau yang mati terorisnya enggak ada masalah. Nah, kalau yang mati rakyat kita kan, disayangkan. Kita tunggu saja," terangnya.

Ditambahkannya, pemerintah juga sudah menyiapkan duit tebusan sesuai dengan permintaan kelompok Abu Sayyaf mengingat batas waktu penyerahan uang tebusan itu jatuh pada Jumat (8/4) besok.

"Ya kan, masih besok (tenggat waktu uang tebusan). Nanti malam entah mungkin diundur lagi (tenggat waktunya) akan kami dengarkan. Tapi masih tahap negosiasi. Negosiasi itu kan, bisa mundur-mundur ya. Jadi saya harapkan negosiasi itu bagus," tutur dia.

Kendati duit tebusan sudah disiapkan, Menhan menegaskan duit tersebut bukan milik negara. "Pokoknya yang jelas bukan uang negara," tuntasnya.

Kelompok Abu Sayyaf dalam tuntutannya meminta tebusan sebesar 50 juta Peso atau senilai Rp 15 miliar rupiah.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Panglima TNI Pastikan WNI jadi Tentara Bayar Ukraina Hoaks
Panglima TNI Pastikan WNI jadi Tentara Bayar Ukraina Hoaks

"Ya kita kan enggak menganut tentara bayaran, tidak ada. hoaks itu," tegas Panglima TNI

Baca Selengkapnya
10 WNI Diklaim Ikut Perang di Ukraina, Mabes TNI: Kita Tidak Mengenal Tentara Bayaran
10 WNI Diklaim Ikut Perang di Ukraina, Mabes TNI: Kita Tidak Mengenal Tentara Bayaran

ugraha juga menerangkan terkait doktrin jati diri sebagai Prajurit TNI yang memiliki empat nilai yakni, TNI Rakyat, TNI Pejuang, TNI Nasional, dan Profesional.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usulkan Bansos Ditunda: Bantuan Sosial Itu dari Uang Rakyat!
TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usulkan Bansos Ditunda: Bantuan Sosial Itu dari Uang Rakyat!

TPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
Ibu Kota Negara Pindah ke IKN, Monas dan GBK Jadi Aset Pemerintah Pusat atau Jakarta?
Ibu Kota Negara Pindah ke IKN, Monas dan GBK Jadi Aset Pemerintah Pusat atau Jakarta?

Bukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: Utang Pemerintah Rp7.870 Triliun Tak Ditanggung per Kepala Penduduk
Kemenkeu: Utang Pemerintah Rp7.870 Triliun Tak Ditanggung per Kepala Penduduk

Menghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.

Baca Selengkapnya