Follow
Besok, Tjahjo Kumolo teken Permendagri percepatan pembuatan e-KTP
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk mempercepat pelayanan pembuatan KTP elektronik. Ini merespons perintah Presiden Joko Widodo agar Kemendagri membuat aturan pembuatan KTP elektronik dalam waktu satu jam atau paling lama sehari.
"Saya teken (Permen) besok selesai," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/4).
Setelah Permendagri diteken, Tjahjo memastikan segera menyampaikan kepada para petugas pencatatan sipil di daerah-daerah. Agar mereka segera menjalankan isi Permendagri tersebut.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Apa yang Kementan lakukan untuk percepatan tanam? Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung.
-
Bagaimana cara Kementan melaksanakan arahan Presiden? Intinya kita siap melaksanakan arahan Bapak Presiden
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Mengapa Ganjar ingin menerapkan KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
"Apakah nanti (pembuatan KTP elektronik dalam waktu) 1 jam kah, 2 jam, atau satu hari maksimum akan kami pertegas," ucapnya.
Tjahjo juga mengimbau agar petugas pencatatan sipil di daerah pro aktif mengecek persediaan blanko KTP elektronik. Jika kekurangan blanko maka segera menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk segera ditindak lanjuti.
"Kalau habis (blanko KTP elektronik) kontak ke pusat, ambil. Kan di gudang kami ada 1,5 juta blanko," ujar dia.
Sebelumnya, Jokowi memerintahkan Tjahjo untuk mengeluarkan Permendagri percepatan pembuatan KTP elektronik. Permendagri itu diharapkan dapat membatasi waktu penyelesaian pembuatan KTP, tanpa menunggu berhari-hari.
"Kalau ada peraturan menteri-nya di bawah pelayanan e-KTP akan lebih cepat," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut Jokowi, masyarakat sangat membutuhkan KTP. Sebab, identitas ini bisa digunakan sebagai syarat dalam mengakses setiap layanan publik seperti pemasangan listrik, membuka rekening di bank, layanan catatan sipil, serta urus paspor.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujar Kadis Dukcapil Jakarta
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan penerbitan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tergantung progres pembangunan di lapangan.
Baca Selengkapnya
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya
Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Arif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.
Baca Selengkapnya
Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca Selengkapnya
KTP Sakti bakal bermanfaat bagi masyarakat, terutama penerima bantuan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Anas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya
Pada aturan tersebut terdapat tarif penyesuaian untuk membuat paspor, baik elektronik ataupun biasa.
Baca Selengkapnya