Besok, Wiranto jelaskan secara gamblang pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Merdeka.com - Rencana pemerintah membentuk lembaga baru yang bernama Dewan Kerukunan Nasional (DKN) segera terealisasi. Pembentukan lembaga yang telah disepakati dalam rapat kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Januari 2017 ini, sudah kembali dimatangkan pembentukannya.

Menko Polhukam Wiranto, berjanji akan menjelaskan secara gamblang terkait pembentukan DKN ini pada Rabu (6/6) besok.

"Besok akan saya jelaskan semuanya," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (5/6).

Beberapa tokoh hari ini datang juga untuk mengikuti Rapat Koordinasi Khusus dengan Wiranto. Di antaranya yang hadir adalah Mantan Menteri Kehakiman Muladi, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, serta beberapa tokoh agama dan masyarakat lainnya.

Selain membahas tentang Peraturan Presiden untuk pembentukan DKN, rapat juga telah digodok anggotanya yang disebut berjumlah 17. Usai rapat, Muladi menjelaskan tugas dari DKN tersebut.

"Pencegahan, antisipasi dan penyelesaian konflik dan rehabilitasi terhadap konflik sosial. Masalah yang berskala nasional, kalau skala lokal yang kecil-kecil tidak. Yang berskala besar karena jumlah orangnya terbatas," tutur Muladi.

Dia tak menepis bahwa DKN bisa saja dibawa untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Tetapi, fokus utamanya untuk menghadapi konflik sosial, terutama dalam waktu dekat jelang Pilkada, Pilpres maupun Pileg.

"Mungkin disinggung (masalah HAM masa lalu), tapi fokusnya bukan ke situ. Fokusnya konflik sosial seperti menghadapi Pilkada, Pilpres, pemilihan legislatif dan sebagainya. Konflik yang berskala nasional," tegas Muladi.

Jimly pun menuturkan, pembahasan DKN tinggal masalah subtansinya saja. Sementara untuk siapa saja akan duduk disana, sudah dipersiapkan. Meskipun, dia enggan menyebutkan nama hanya jumlahnya saja.

"Subtansinya belum selesai. Selesai semua orang-orangnya sudah. 17 orang dari berbagai unsur," ungkap Jimly.

Dia menekankan, DKN akan tetap pada konsep semula. Yakni mengedepankan penyelesaian konflik sosial berkala nasional, dengan cara non yudisial atau hukum.

"DKN ini hanya yang urusan non yudisial. Kalau yang yudisial kan sudah ada aturan, undang-undangnya," tutur Jimly.

Sebelumnya, Wiranto menuturkan, dengan penyelesaian konflik tanpa yuridis, bisa menyelesaikan masalah secara musyawarah, baik dengan tokoh masyarakat ataupun adat.

"Kalau tidak bisa baru kita mengundang aparat keamanan. Aparat penegak hukum dengan cara-cara yudisial," kata Wiranto.

Menurut dia, hadirnya DKN nanti, bukan segala masalah konflik sosial, menepikan cara-cara yudisial atau hukum. Nantinya akan dipilah-pilah.

"Ada hal-hal tertentu yang harus diselesaikan dengan melalui pengadilan tapi banyak hal juga yang harus dikurangi, diselesaikan dengan musyawarah. Budaya kita kan memang seperti itu," jelas Wiranto.

Dia membantah pembentukan DKN tersebut, bukan untuk menutup dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

"Tapi yang pasti tidak seperti yang dituduhkan beberapa teman-teman dari LSM, seakan DKN dibentuk khusus untuk melindungi dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Bukan seperti itu," jelas Wiranto.

Dia menyebut, DKN dibentuk untuk menyelesaikan konflik horizontal atau antar kelompok masyarakat, yang dipandangnya masih sering terjadi. "(DKN) betul-betul diarahkan untuk menyelesaikan konflik horizontal yang saat ini terjadi," ujar Wiranto.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com