Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Biar 1000 Bambang ditangkap, pemberantasan korupsi takkan tiarap!

Biar 1000 Bambang ditangkap, pemberantasan korupsi takkan tiarap! Jusuf Kalla ke KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka kasus saksi palsu di sidang perselisihan Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Polri menyatakan penangkapan Bambang sudah memenuhi prosedur hukum pemeriksaan.

Bambang dikenakan Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. "Ancamannya 7 tahun kurungan penjara dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/1).

Beberapa jam setelah penangkapan Bambang Widjojanto ditentang oleh sejumlah pegiat antikorupsi. Salah satunya seperti yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang menggelar aksi unjuk rasa di pelataran gedung KPK yang menentang aksi Polri tersebut.

Sementara itu, gerakan yang meminta menghentikan pelumpuhan KPK membuat petisi di www.change.org. Petisi '#BebaskanBW, hentikan pelumpuhan KPK! #SaveKPK' mendesak Presiden Joko Widodo dan Plt Kapolri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk segera melepaskan Bambang Widjojanto.

Hingga Jumat (23/1) pukul 19.30 WIB, petisi yang dibuat oleh akun John Muhammad tersebut telah ditandatangi 8.585 pendukung.

Berikut isi petisi tersebut.

Pak Bambang Widjojanto, wakil ketua KPK sedang mengantar anaknya sekolah saat polisi Bareskrim menangkapnya dan membawanya ke Mabes Polri.

Tuduhannya? Sebuah kasus pilkada di Kalimantan dari 5 tahun yang lalu, yang sebenarnya sudah ditarik, tapi dilaporkan kembali. Akhirnya kita tahu dari media, yang melaporkan adalah politisi PDIP.

Belum lama juga Ketua KPK Abraham Samad diserang melalui isu Pilpres.

Kedengarannya familiar ya? Tahun 2012, penyidik KPK Novel Baswedan juga diperlakukan yang sama. Tapi kali ini bukan penyidik, melainkan Wakil Ketuanya langsung!

Malah saya lihat di TV beliau sampai di borgol segala! Saya dan kamu tahu, Pak BW bukan teroris. Terlihat sekali ingin menyerang karakternya.

Teman-teman, ini bukan lagi pelemahan KPK, tapi pelumpuhan! Ironisnya hal ini karena KPK dengan efektif melakukan pemberantasan korupsi. Terakhir dengan menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.

Saya ajak kamu bersuara dengan kami, mendorong Presiden Jokowi dan Kapolri Badrodin Haiti, untuk segera lepaskan Pak BW!

Kata orang 'Biar 1000 Bambang ditangkap, pemberantasan korupsi takkan tiarap!'.

(mdk/tts)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
Petisi 100 Minta Pemakzulan Jokowi, Ini Respons Gibran
Petisi 100 Minta Pemakzulan Jokowi, Ini Respons Gibran

Gibran mempersilakan permintaan pemakzulan terhadap Presiden Joko Jokowi oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir

Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Baca Selengkapnya
FOTO: PDIP Protes Keras Penganiayaan Terhadap Relawan Ganjar di Boyolali, Minta Diusut Secara Transparan
FOTO: PDIP Protes Keras Penganiayaan Terhadap Relawan Ganjar di Boyolali, Minta Diusut Secara Transparan

PDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Todung TPN Ganjar Desak Bukan Hanya Butet, Laporan Kasus Aiman Juga Dicabut!
VIDEO: Todung TPN Ganjar Desak Bukan Hanya Butet, Laporan Kasus Aiman Juga Dicabut!

Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan informasi dari Butet laporan tersebut sudah dicabut

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Kasus Aiman dan Palti Hutabarat Dihentikan seperti Perkara Butet
TPN Ganjar Minta Kasus Aiman dan Palti Hutabarat Dihentikan seperti Perkara Butet

Menurut Ronny, harusnya Aiman juga mendapatkan perhatian yang serupa.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca Selengkapnya
Geram Relawan Ganjar Dianiaya Prajurit, PDIP: Panglima TNI Jangan Anggap Sepele, Ini Langgar HAM
Geram Relawan Ganjar Dianiaya Prajurit, PDIP: Panglima TNI Jangan Anggap Sepele, Ini Langgar HAM

Ahmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.

Baca Selengkapnya
Pejabat Banyak yang Korupsi, Jokowi: Kita Perlu Evaluasi Total
Pejabat Banyak yang Korupsi, Jokowi: Kita Perlu Evaluasi Total

Perlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi

Baca Selengkapnya
Satgas Narkoba Polri 'Tancap Gas' 10 Hari Bertugas Ringkus Ribuan Tersangka
Satgas Narkoba Polri 'Tancap Gas' 10 Hari Bertugas Ringkus Ribuan Tersangka

Satgas Penanggulangan Narkoba berhasil menangkap 1.532 tersangka

Baca Selengkapnya
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta KPK Dibubarkan, Anas Urbaningrum: Saya Duga Beliau Bercanda
Megawati Minta KPK Dibubarkan, Anas Urbaningrum: Saya Duga Beliau Bercanda

Sebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.

Baca Selengkapnya