Biar mudah, Risma akan luncurkan layanan publik berbasis aplikasi

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini terus memperbaiki sistem pelayanan berbasis online yang diterapkannya. Kali ini, wali kota dua periode ini, akan mematangkan konsep pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan menggunakan aplikasi.

Ini diungkap Risma usai menerima kunjungan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Kota, Surabaya, Rabu (2/3). "Sejauh ini kita ingin memberikan model pelayanan publik, yang dekat dengan masyarakat," kata Risma.

Dijelaskan alumni Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini, sistem perizinan seperti Surabaya Single Window (SSW), yang bisa dimanfaatkan masyarakat melalui e-Kios di kantor-kantor kecamatan dan kelurahan, ternyata masih belum maksimal.

Untuk itu, pihaknya akan segera meluncurkan pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan menggunakan mobile applikasi.

"Tujuannya, agar masyarakat bisa mengakses layanan hanya dengan ponsel yang dimilikinya kapanpun dan di manapun. Sekarang sedang kita bikin. Jika tidak ada kendala, minggu depan sudah bisa kita launching," akunya.

Dia menjelaskan, nantinya warga Surabaya yang ingin mengurus akta kependudukan atau perizinan tinggal mengunduh aplikasi tersebut melalui handphone miliknya.

"Kemudian, mereka bisa mencetak sendiri. Kalau di rumahnya tidak ada printer, bisa dicetak di kantor kelurahan atau kecamatan," paparnya.

Sayang, saat ditanya nama aplikasi yang akan diluncurkannya itu, Risma mengaku belum memiliki nama. Sambil berseloroh dia menjawab, "Nanti dulu, tak pikire, tak cari wangsit dulu," katanya dengan Bahasa Suroboyoan.

Sementara perwakilan tim KPK, Andlian Nasution, yang berkunjung ke balai kota menemui Risma, mengapresiasi sistem birokrasi yang diterapkan Pemkot Surabaya. Bahkan, pihaknya akan menjadikan Surabaya sebagai proyek percontohan untuk daerah-daerah lain.

"Selama masih manual, cenderung bermasalah. Dan Kota Surabaya sudah menerapkan sistem berbasis teknologi. Inilh yang akan kita adopsi dan sebarkan ke daerah-daerah lain, khususnya daerah yang kepala daerahnya baru dilantik, serta daerah-daerah yang menjadi langganan KPK," tandasnya. (mdk/dan)