Biar murah, proyek LRT Bandung Raya harus dibiayai APBN
Merdeka.com - Proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya diharapkan bisa diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dibiayai dari APBN. Alasan biar murah, transportasi modern itu bisa tetap terjangkau masyarakat.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengaku ada kekhawatiran jika pembiayaan dilakukan pihak ketiga atau swasta.
"Kita sih cenderungnya LRT itu dibiayai oleh APBN, kalau swasta khawatirnya tarifnya mahal," ungkapnya di Bandung, Selasa (16/2).
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Kenapa BRI menilai kenaikan BI Rate tidak berdampak signifikan? Dirut BRI menilai kenaikan BI Rate dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap likuiditas BRI secara umum.
-
Bagaimana BUMN mendapatkan PMN non tunai? PMN Non Tunai TA 20241) PT. Hutama Karya (Persero) berupa Barang Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649 miliar3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajarRp68 miliar 4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24 miliar6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367 miliar7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460 miliar8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301 miliar 9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828 miliar11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,10 triliun12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
Sebagai proyek besar, LRT tentu harus sukses baik dari segi pembangunan, dan pelaksanaan. "Nanti takut kalau beres tapi enggak ada yang naik gimana coba?," terang Aher. Dia pun membandingkan dengan LRT Jakarta yang akan dibangun. "Masa tarif LRT Bandung lebih mahal dibanding Jakarta, jangan dong."
Hitung-hitungannya itu menurutnya, jika melibatkan APBN tidak akan ada perhitungan BEP atau pay back period atau memikirkan keuntungan. Sehingga dia yakin LRT akan cepat juga penyelesaiannya.
Saat pemprov meminta APBN untuk LRT, bukan berarti beberapa daerah yang terdampak tidak berkontribusi. Tentu lanjut dia, akan ada pelibatan melalui APBD atau urunan.
"Kalau diserahkan ke pusat, tentu nanti daerah baik provinsi maupun kabupaten kota diminta kontribusinya lewat APBD. Ya harus bersedia," katanya.
Namun dia belum bisa menyampaikan berapa dana yang dibutuhkan untuk LRT yang diperkirakan akan ada delapan trase.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat tidak khawatir APBN jadi jaminan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaSalah satunya, menghidupkan kembali atau reaktivasi jalur kereta di Sumbar
Baca SelengkapnyaPembebasan lahan untuk pembangunan LRT Jabodebek menelan biaya sebesar Rp1,3 triliun.
Baca SelengkapnyaSecara garis besar, pembangunan LRT Bali rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.
Baca SelengkapnyaBey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaProyek kereta bawah tanah itu bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.
Baca SelengkapnyaMenurut hasil penghitungan Anies, biaya pembangunan jalur kereta api lebih murah dibanding membangun jalan tol
Baca SelengkapnyaIde untuk melakukan pembiayaan ini dipicu oleh peristiwa kemacetan jalan menuju Bandara Ngurah Rai pada 29 Desember 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca Selengkapnya