Bikin video tolak Ahok, Boby mengaku menyesal dan UI jatuhkan sanksi

Merdeka.com - Universitas Indonesia bergerak cepat begitu video 'Gema Pembebasan UI Tolak Ahok' beredar luas di media sosial. Pria beralmamater UI bernama Boby Febrik Sedianto itu segera dipanggil dan dimintai keterangan terkait pernyataannya yang bernada rasis.

Boby yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Perawatan itu telah dimintai keterangannya oleh pihak kampus terkait video tersebut. Dia pun menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk menyampaikan permohonan maaf atas kata-kata yang disampaikannya.

"Anak ini dikenakan sanksi lisan dan tulisan, dan menyatakan menyesal dan dia juga sudah mengetahui kesalahannya, dan bersedia melakukan permohonan maaf secara terbuka," ujar Media Relations UI Egia Etha Tarigan saat dihubungi merdeka.com, Rabu (7/9).

Sanksi lisan dan tulisan yang dijatuhkan kepada Boby karena dianggap telah menimbulkan ketidaknyamanan di dalam kampus. Permintaan maaf itu juga telah disampaikan kepada pihak universitas dan dibubuhi meterai.

"Permintaan maaf itu sudah dibuat dalam surat pernyataan di atas meterai, kini sudah viral. Tidak tahu bagaimana bisa viral, mungkin dari mahasiswa sudah pos ke Twitter. Dari kami sendiri sudah menerima surat tersebut," ungkap Egia.

Sebelumnya, kelompok mahasiswa yang menamakan Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Universitas Indonesia membuat video bertajuk 'Gema Pembebasan UI Tolak Ahok'. Pria bernama Boby Febrik Sedianto ini menolak Ahok karena dianggap sebagai pemimpin zalim yang gagal menyejahterakan warga DKI Jakarta. Dia juga mengucapkan kata-kata rasis di dalamnya.

"Dia tidak becus untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Jakarta, harga melambung tinggi, bahkan kriminalitas di mana-mana," ujar Boby dalam video berdurasi 1 menit 37 detik yang diambil di depan Gedung Rektorat UI, Senin (5/9).

Pihak kampus segera menyatakan video tersebut ilegal dan tidak merepresentasikan sikap Universitas Indonesia dalam menghadapi Pilgub DKI 2017 mendatang. Tak hanya itu, Boby dan rekan-rekannya dilarang mengenakan atribut, logo maupun pernak-pernik kampus dalam sikap politiknya.