Follow
Bima Arya berencana kurangi jumlah angkot di Bogor
Merdeka.com - Jumlah angkutan kota (angkot) di Kota Bogor terus membludak. Wali kota terpilih Bima Arya mencatat jumlah angkot yang beroperasi harian di Bogor mencapai 3.412 unit. Dalam waktu dekat, dirinya akan mengkaji dan merumuskan angka ideal angkot yang boleh beroperasi di kota hujan itu.
"Tanggerang itu kotanya lebih besar dari Bogor, jumlah penduduknya lebih banyak, jumlah angkotnya lebih sedikit dari pada Bogor. Tapi untuk angka yang tepat, saya meminta Kepala Dinas Perhubungan untuk mengkaji. Barangkali setengahnya, tiga perempatnya," kata Bima kepada merdeka.com di Bogor, Minggu (6/4).
Menurutnya, semua masalah pasti ada solusinya, tinggal dibutuhkan keberanian dan konsistensi. Selain berkomunikasi dengan dinas terkait, dirinya juga akan berkomunikasi dengan pihak angkot, dari pengusaha hingga sopir angkot.
-
Bagaimana PKB menentukan sikap politik ke depannya? 'Di PKB mekanisme itu hanya satu pintu lewat Gus Muhaimin, sehingga nanti biasanya Gus Muhaimin langsung mengadakan rapat mengajak kami,' tuturnya
-
Bagaimana BPIP ingin memperbaiki etika penyelenggara negara? Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana cara mengatasi Tindak Pidana Pemilu? Dalam menghadapi tindak pidana pemilu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Masalah transportasi dalam kota, diakui Bima sudah ada konsep jalan keluarnya, baik dari Dinas Perhubungan maupun lingkup universitas.
"Tidak mungkin saya membuat kebijakan yang merugikan semua. Jadi jumlah angkot, pengaturan angkot, pengaturan rute dan trayek. Bicara dengan bupati soal terminal batas kota, kemudian masalah kemacetan sangat terkait dengan pengaturan PKL," lanjutnya.
Selain angkot, keberadaan PKL juga turut menyumbang kemacetan Bogor. Bima bakal mendata jumlah PKL, sebelum menentukan kebijakan untuk menanganinya.
"PKL juga akan kita data dengan pendekatan yang lebih tepat, bukan pendekatan represif. Tapi lebih manusiawi," terang Bima.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wali Kota Bogor, Bima Arya turun langsung ke jalan untuk tertibkan PKL yang berjualan di jalan dan angkot ngetem sembarangan yang sebabkan kemacetan.
Baca Selengkapnya
Ratusan sopir angkot menggeruduk Gedung DPRD Kota Bekasi, pada Rabu (2/10).
Baca Selengkapnya
Anies berjanji akan membenahi transportasi umum di Bogor supaya lebih luas dan terjangkau.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Pramono dan Rano saat bicara di acara debat ketiga Pilkada Jakarta yang digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (17/11).
Baca Selengkapnya
Anies memandang perlunya kendaraan ditambah untuk sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Baca Selengkapnya
Tak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya
emenhub akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian dalam penegakan hukum.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan, akan menghidupkan kembali sejumlah trayek JakLingko yang ditutup.
Baca Selengkapnya
Budi menyebut, hal pertama yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan adalah terkait lingkungan dalam pembangunan transportasi.
Baca Selengkapnya
pemerintah saat ini tengah fokus untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur.
Baca Selengkapnya
Penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu.
Baca Selengkapnya