Bima Arya Minta Pemprov DKI Perjelas Soal PSBB

Merdeka.com - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mematangkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) total. Pemprov DKI kembali memberlakukan PSBB setelah kasus Covid-19 terus meningkat.

Pentingnya mematangkan kebijakan PSBB itu agar disesuaikan dengan aturan yang akan diterapkan Pemkot Bogor, terutama soal atura keluar-masuk Jakarta-Bogor. Sebab berdasarkan data yang didapat, mulai banyak pasien Covid-19 dari Jakarta.

"Di Jakarta perlu dimatangkan lagi. Kota Bogor akan menyesuaikan seperti apa langkah yang akan kami ambil. Saya meminta Pak Gubernur untuk memperjelas, terkait aturan keluar masuk Jakarta-Bogor. Selanjutnya berdasarkan data, mulai banyak pasien Covid-19 yang datang itu dari Jakarta," kata Bima, Jumat (11/9).

Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas di Kota Bogor sendiri berakhir pada 11 September 2020, dan terpaksa diperpanjang sementara waktu hingga 14 September 2020 atau saat Pemprov DKI menerapkan PSBB ketat.

"Kota Bogor masih menunggu informasi terkini hasil rakor yang digelar Pemprov DKI dan Jawa Barat dengan kementerian terkait. Selain itu juga Kota Bogor menunggu informasi terkini data dari Gugus Tugas Nasional terkait status wilayah atau zonasi. Sambil menunggu itu, kami masih mempelajari data-data. Untuk PSBMK Kota Bogor akan diperpanjang hingga 14 September," kata Bima.

Penerapan PSBB DKI Jakarta, lanjut Bima, memiliki plus minus. Kemungkinan terpaparnya warga Kota Bogor akan berkurang karena jika betul-betul diterapkan, warga Bogor yang bekerja di Jakarta maka akan kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Sedangkan minusnya adalah akan banyak warga Jakarta yang lari ke Bogor akibat penerapan PSBB secara ketat di Ibu Kota.

"Jadi di Jakarta masih perlu dimatangkan lagi, dan Kota Bogor akan menyesuaikan seperti apa langkah yang akan kami ambil. Saya meminta Pak Gubernur untuk memperjelas, terkait aturan keluar masuk Jakarta-Bogor. Selanjutnya berdasarkan data, mulai banyak pasien Covid-19 yang datang itu dari Jakarta," terang Bima.

Rencananya pada Sabtu (12/9/2020) Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait. Sedangkan Rakor dengan para kepala daerah kawasan Bodebek dan Pemprov Jabar rencananya akan digelar pada Senin (14/9/2020). (mdk/lia)