Bimbingan di Luar Kampus Diusulkan Tak Dilakukan Cegah Kekerasan Seksual

Merdeka.com - Pakar Hukum Bivitri Susanti mendorong Kemendikbud-Ristek mengarahkan kepada dosen-dosen untuk tidak melakukan bimbingan di luar kampus terhadap mahasiswa. Hal tersebut guna mencegah adanya kekerasan seksual.

"Saya kira perlu juga training-training untuk dosen-dosen supaya tidak mengajak mahasiswanya bimbingan di luar kampus, misalnya hal-hal seperti itu," kata Bivitri dalam diskusi 'kampus merdeka dari kekerasan seksual', Jumat (12/11).

Kemudian, kampus bisa memberikan pendampingan hukum terhadap dosen atau mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini bisa selaras dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 terkait PPKS di lingkungan perguruan tinggi.

"Kalau ada kasus yang real terjadi maka akan ada pendampingan juga, termasuk pendampingan hukum, artinya siapapun itu bisa mahasiswa, bisa dosen korbannya bisa didampingi untuk melakukan pelaporan ke kepolisian," tuturnya.

Sehingga, hal tersebut tidak menghilangkan dah memberikan impunitas untuk pelaku kekerasan seksual. Tetapi, didampingi supaya kasusnya bisa selesai.

"Karena memang peraturan menteri ini bisa mengisi ruang kosong, kotak yang tadi tidak bisa dijangkau (undang-undang), sementara (permendikbud) ini dijangkau dulu, dibantu oleh kampus untuk dibawa ke hal hal yang sifatnya bisa dijangkau oleh hukum, seperti ranah pidana nanti," pungkasnya.

Dalam Pasal 1 Permendikbud Ristek Nomor 30 dijelaskan bahwa:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Adapun dala Pasal 5 dijelaskan bahwa:

(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologiinformasi dan komunikasi.

(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atauidentitas gender Korban;

b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;

c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;

d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang Korban;

f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;

k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan Korban;

m. membuka pakaian korban tanpa persetujuan Korban;

n. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual

p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;

q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;

s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil

t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau

u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

(3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m,dianggap tidak sah dalam hal korban:

a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;

c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;

d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;

e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;

f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau

g. mengalami kondisi terguncang. (mdk/gil)