BIN diminta bantu lepaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia diharapkan segera melakukan diplomasi terkait sepuluh WNI awak kapal Brahma 12 yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina. Pemerintah bisa menggunakan perwakilannya di Manila dengan melibatkan Badan Intelejen Negara (BIN) agar sandera tersebut dapat segera dibebaskan.

"Sesuai dengan kebiasaan dan etika diplomasi, kita gunakan dulu perwakilan kita di Manila dibantu oleh BIN untuk melakukan komunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf," kata Anggota Komisi I DPR Tantowi saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Jika lobi diplomasi menuai jalan buntu, Tantowi menyarankan pemerintah untuk berkomunikasi dengan negara-negara sahabat. Khususnya negara-negara Asia Tenggara yang dekat dengan lokasi penyanderaan.

"Tindakan tegas hanya digunakan ketika perundingan mentok. Tindakan tegas yang dibangun di atas kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara sahabat," jelas politisi Golkar tersebut.

Sebelumnya, sepuluh WNI awak kapal Pandhu Brahma 12 dikabarkan disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina. Mereka meminta tebusan sejumlah uang.

Kementerian Luar Negeri Indonesia membenarkan adanya 10 Warga Negara Indonesia (WNI) disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. 10 WNI tersebut disandera bersama 7 ribu ton batu bara.

"Pada hari Senin, 28 Maret 2016, Kemlu menerima informasi awal dari sejumlah pihak mengenai adanya 2 kapal berbendera Indonesia yang dibajak dan 10 WNI awak kapal yang disandera di perairan Filipina. Benar bahwa telah terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia," kata juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir kepada merdeka.com.