BIN Ingin Prajurit TNI Terpapar Radikalisme Disterilisasi
Merdeka.com - Badan Intelijen Negara (BIN) ingin prajurit TNI yang terpapar radikalisme disterilisasi supaya kembali mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, ideologi Pancasila sudah final.
"Saat ini memang diperlukan adanya upaya sterilisasi kepada orang-orang yang terpapar ideologi lain selain Pancasila," kata Juru Bicara BIN Wawan Purwanto di sela-sela diskusi kebangsaan 'Quo Vadis Indonesia' Museum Nasional, Jakarta, Rabu (7/8).
Pernyataan Wawan menanggapi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebut sebanyak tiga persen anggota TNI terpapar radikalisme lantaran sikapnya sudah melenceng dari nilai-nilai Pancasila. "Itu tentu ada dasarnya dimana Menteri menyatakan seperti itu. Diupayakan supaya ada sterilisasi supaya tidak meluas dan melebar," kata Wawan.
-
Bagaimana hukuman diberikan pada anggota TNI? 'Kalau dia melanggar kita hukum. Ada aturannya,' imbuh Agus.
-
Siapa yang diincar TNI? Satu sosok yang diincar para prajurit TNI itu adalah Kapolres Tuban, AKBP Suryono.
-
Hukuman apa yang diberikan pada anggota TNI? 'Kalau dia ada salah, ada punishment ada hukumnya. Hukum disiplin militer.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Siapa yang memakai seragam TNI? Chef Renatta kelihatan keren banget pake seragam TNI biru.
Dia menambahkan, akan ada verifikasi bagi aparatur negara yang sudah ideologi radikal. Kemudian, nantinya akan ada tindakan hukuman oleh atasan kepada prajurit yang sudah terpapar.
"Atasan yang berwenang menghukum. Semuanya nanti akan bergerak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing," ucapnya.
Wawan berharap, seseorang yang terpapar pemikiran ideologi di luar Pancasila menjadi netral dan dapat kembali mendukung NKRI.
"Sehingga ini menjadi menjadi kewajiban kita semua supaya satu visi dan misi bahwa kecintaan NKRI harga mati. Masalah radikalisme menjadi warning bagi kita semua bahwa ini sungguh merupakan ancaman dan itu tidak boleh terjadi," tegas Wawan.
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pertahanan, sebanyak tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme. Selain itu, 18 persen pegawai swasta menolak ideologi Pancasila. Kemudian, 19 persen lebih pegawai BUMN dan pegawai negeri sipil menolak ideologi Pancasila.
Sementara, Ketua Umum Yayasan Solusi Pemersatu Bangsa, Baskara Sukarya turut prihatin lantaran lebih dari 23 persen pelajar, mahasiswa dan generasi penerus tidak peduli dengan Pancasila.
"Bahkan mendukung agar negara indonesia menjadi negara khilafah," sambungnya.
Menurutnya, generasi penerus wajib dibekali kembali dengan pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dia ingin negara harus membuat membuat kurikulum yang membangkitkan rasa nasionalisme.
"Rasa cinta bela terhadap negara dan menghormati budaya serta kearifan lokal yang telah ditinggalkan para leluhur kita agar bisa tauladan sebagai insan Pancasila. Kita harus Bhinneka Tunggal Ika," kata Baskara.
Terpisah, Sejarawan Anhar Gonggong juga menanggapi adanya prajurit TNI yang terpapar radikalisme. Dia mengatakan, institusi TNI harus meningkatkan tingkat kedisiplinan kepada prajurit dan pengajaran tentang Pancasila.
Menurut Anhar, bila Pancasila di amalkan secara benar, maka tidak ada masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang, korupsi dan terpapar radikalisme.
"Karena Pancasila mau membangun dunia sejahtera. Jadi, ketika masih ada koruptor, masih ada kemiskinan dan radikalisme, maka yang kita bangun sikap anti Pancasila. Pemerintah harus membumikan Pancasila," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ibas mengutuk keras kasus penculikan dan penganiayaan Paspampres terhadap pemuda Aceh.
Baca SelengkapnyaSementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpesan kepada BNPT untuk lebih memperkuat kolaborasi melalui pendekatan multipihak.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, para jenderal ini tidak satu kata antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah cepat TNI memproses anggotanya yang menganiaya relawan.
Baca SelengkapnyaKoalisi menilai tindakan penculikan dan penyiksaan sampai hilangnya nyawa warga sipil ini telah mencoreng nama baik TNI.
Baca SelengkapnyaMa'ruf menduga kelompok ini menyasar anak muda karena masa depan bangsa ada di tangan mereka.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaJokowi tak mau lagi ada korupsi di instansi atau jabatan yang strategis.
Baca SelengkapnyaTim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud buka suara soal pengeroyokan dilakukan anggota TNI terhadap relawan.
Baca SelengkapnyaEmpat bingkai kerukunan sebagai pilar kekuatan bangsa adalah kunci untuk melawan radikalisme dan terorisme.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya