Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bio Farma: 7,60 Persen Masyarakat Indonesia Tak Mau Divaksin Covid-19

Bio Farma: 7,60 Persen Masyarakat Indonesia Tak Mau Divaksin Covid-19 Ilustrasi Vaksin Covid-19. ©2020 REUTERS

Merdeka.com - Project Integration Manager of Research and Development Division PT Bio Farma, Neni Nurainy mengatakan, berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF mengungkapkan bahwa 7,60 persen masyarakat di Indonesia tidak mau divaksinasi.

"Pertanyaan dari survei tersebut, jika pemerintah memberikan vaksin Covid-19, apakah Anda dan keluarga akan ikut imunisasi? 7,60 persen menjawab tidak mau," katanya seperti dilansir dari Antara, Senin (26/10).

Namun, sebagian besar masyarakat, yakni 64,81 persen, menjawab setuju divaksinasi. Selain itu, terdapat pula 27,60 persen masyarakat yang belum tahu divaksin atau tidak.

Ia mengatakan dari 7,60 persen masyarakat yang tidak mau divaksin tersebut ternyata memiliki beragam alasan yang berbeda-beda. Pertama, mereka tidak yakin dengan keamanannya dengan persentase sebesar 59,03 persen.

Kemudian ditemukan pula alasan masyarakat tidak yakin dengan efektivitas vaksin sebesar 43,17 persen, 24,20 persen takut efek samping vaksin dan 26,04 persen tidak percaya vaksin.

Dalam survei itu juga ditemukan alasan masyarakat menolak atau tidak mau divaksin karena masalah agama, sebesar 15,97 persen, dan 31,24 persen karena alasan lainnya.

Oleh karena itu, ujar dia, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan dengan melibatkan WHO dan UNICEF pada 30 September 2020 tersebut, perlu semua elemen melakukan komunikasi dan advokasi terhadap masyarakat.

"Ini perlu disampaikan pentingnya vaksin," jelas Neni.

Apalagi, ujar dia, dalam waktu dekat pemerintah segera melakukan vaksinasi sehingga perlu komunikasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat, terutama yang menolak divaksin tersebut.

Ia menerangkan vaksin hanya salah satu cara dari sekian banyak upaya penanganan wabah. Jadi bukan bukan satu-satunya, apalagi senjata pamungkas.

"Jadi manfaat vaksin, selain mengontrol kematian juga mencegah kecacatan dan komplikasi akibat penyakit," terangnya.

Sebagai contoh, sebelum ini vaksin telah berhasil menyelamatkan nyawa manusia sekitar 2,7 juta karena campak, dua juta dari bahaya tetanus dan satu juta karena pertussis. Bahkan, beberapa penyakit telah dieradikasi, misalnya cacar api, yang terjadi pada 1979.

Karena efektivitas vaksin, maka terjadilah eradikasi dan tidak ada lagi penyakit tersebut di dunia. Selain itu, terdapat pula eliminasi atau penurunan pada beberapa penyakit, di antaranya rubella, campak dan pertussis.

"Pada intinya vaksin menimbulkan kekebalan pada individu, kelompok dan juga global," tutup Neni.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masyarakat Lebih Pilih BPJS Kesehatan Dibanding Asuransi Lain, Ini Alasannya
Masyarakat Lebih Pilih BPJS Kesehatan Dibanding Asuransi Lain, Ini Alasannya

Jumlah tertanggung industri asuransi jiwa Lebih rendah dibandingkan jumlah kepesertaan BPJS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah

Menkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca

Baca Selengkapnya
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox

Sebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.

Baca Selengkapnya
Mulai Januari 2024 Vaksin Covid-19 Berbayar, Berapa Harga Idealnya?
Mulai Januari 2024 Vaksin Covid-19 Berbayar, Berapa Harga Idealnya?

Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.

Baca Selengkapnya
Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tak Setuju Praktik Dinasti Politik
Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tak Setuju Praktik Dinasti Politik

Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik Catat Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Jokowi
Survei Indikator Politik Catat Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Jokowi

Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Komnas KIPI: Tidak Sebabkan Kasus Pembekuan Otak di Indonesia
Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Komnas KIPI: Tidak Sebabkan Kasus Pembekuan Otak di Indonesia

Jamie Scott, seorang pria beranak dua mengalami cedera otak serius setelah mengalami penggumpalan darah dan pendarahan di otak usai mendapatkan vaksin itu p

Baca Selengkapnya
SMRC: 75 Persen Responden Tak Suka Jokowi Bangun Politik Dinasti
SMRC: 75 Persen Responden Tak Suka Jokowi Bangun Politik Dinasti

Data-data survei opini publik digunakan dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Ahli Kesehatan Usai Heboh Efek Samping Vaksin AstraZeneca hingga Ditarik dari Peredaran
Penjelasan Ahli Kesehatan Usai Heboh Efek Samping Vaksin AstraZeneca hingga Ditarik dari Peredaran

Komnas KIPI sebelumnya mengatakan tidak ada kejadian sindrom TTS setelah pemakaian vaksin Covid-19 AstraZeneca.

Baca Selengkapnya
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman

Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: Publik Tak Yakini Ada Arahan Jokowi terkait Golkar-PAN Dukung Prabowo
Survei Indikator: Publik Tak Yakini Ada Arahan Jokowi terkait Golkar-PAN Dukung Prabowo

survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.

Baca Selengkapnya